tajukmalut.com | Halmahera Selatan— Kelangkaan BBM di Halmahera Utara mulai menyentuh urat nadi ekonomi masyarakat pesisir. Nelayan kesulitan memperoleh BBM untuk melaut, sementara di lapangan ditemukan aktivitas penampungan BBM dalam jumlah besar di sekitar kendaraan dan area SPBN.
Koordinator FORKOT HALUT, Ox Seda, temuan tersebut jangan dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah harus segera memeriksa dari mana BBM berasal, kepada siapa disalurkan, berapa volumenya dan apakah seluruh distribusi benar-benar sampai kepada nelayan sebagai kelompok penerima subsidi.
“Subsidi negara jangan berubah menjadi rente bagi segelintir orang. Kalau nelayan kesulitan mendapatkan BBM, sementara ada dugaan penyaluran dalam jumlah besar di luar kebutuhan nelayan, negara wajib membuka dan memeriksa seluruh rantai distribusinya,” tegas Ox.
Menurut Ox, persoalan BBM nelayan bukan sekadar urusan distribusi energi. Ia berkaitan langsung dengan produksi pangan dan daya beli masyarakat. Nelayan tanpa BBM tidak bisa melaut secara optimal. Produksi ikan dapat terganggu, pasokan ke pasar berkurang dan pada akhirnya masyarakat kembali menanggungakibat melalui kenaikan harga ikan.
Olehnya itu, BPH Migas harus segera turun melakukan audit terhadap seluruh SPBN di Halmahera Utara, mulai dari alokasi, pasokan, stok, administrasi hingga realisasi penyalurankepada nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga diminta mengevaluasi sistem pelayanan BBM bagi nelayan.
“Kami tidak sedang menjatuhkan vonis kepadapengelola SPBN. Tetapi dugaan penyimpangan harus dibuktikan atau dibantah dengan audit yang terbuka. Kalau bersih, tunjukkan datanya. Kalau ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum,” ujar Ox.
FORKOT HALUT juga mendesak pemerintah mengevaluasi kembali seluruh izin dan penunjukanSPBN. Jika pemeriksaan resmi membuktikan adanya penyalahgunaan dan memenuhi dasar hukum untuk pencabutan izin, maka izin tersebut harus dicabut.
“Jangan sampai nelayan dibuat antre untukmendapatkan BBM subsidi, sementara subsidi yang seharusnya menopang ekonomi rakyat justru menjadi ladang rente. Halmahera Utara tidak hanya membutuhkan BBM yang tersedia, tetapi distribusi yang adil, transparan dan berpihak pada kepentingan publik,” tutup Ox Seda.(red)
