Potensi SDA Obi Diperas, Pembangunan Jalan Lingkar Malah Dianaktirikan Gubernur Sherly Tjoanda

Senin, 3 Agustus 2026 - 09:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎tajukmalut.com | Jakarta 3 Agustus 2026— Keputusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang tidak mengakomodasi pembangunan Jalan Lingkar Obi dalam rencana anggaran penanganan untuk 11 ruas jalan di 8 kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dengan total nilai pagu mencapai Rp750.579.454.600,00—memicu kritik keras. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya mencederai janji politik saat Pilkada 2024, tetapi juga menabrak semangat regulasi percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan hilirisasi nikel.
‎
‎Tokoh Muda Kepulauan Obi sekaligus Alumni Magister Administrasi Publik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Brayen Putra Lajame, secara tegas menyayangkan pengabaian infrastruktur jalan di Pulau Obi. Padahal, menurutnya, Obi merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi terbesar bagi Provinsi Maluku Utara melalui industri hilirisasi nikel.

‎”Sangat ironis dan tidak adil saat hasil bumi Obi dikuras habis untuk menyokong APBD dan PAD Maluku Utara, namun hak dasar masyarakat Kepulauan Obi atas akses jalan yang layak terus diabaikan. Janji kampanye pada Pilkada 2024 lalu yang mengklaim pembangunan infrastruktur Obi sebagai prioritas, kini terbukti hanya menjadi ‘surga telinga’ dan komoditas politik sesaat demi meraup suara rakyat,” ujar Brayen Putra Lajame dalam keterangan tertulisnya.

Secara regulasi, Kawasan Industri Pulau Obi telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Penetapan ini mewajibkan adanya percepatan infrastruktur pendukung di sekitar wilayah industri prioritas, sebagaimana diamanatkan pula dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Brayen menjelaskan bahwa berdasarkan tata kelola administrasi publik dan aturan percepatan PSN, daerah pendukung kawasan industri prioritas nasional seharusnya mendapatkan alokasi pembangunan infrastruktur yang seimbang untuk mencegah ketimpangan sosial dan keterisolasian akses publik.

“Pemerintah Provinsi seharusnya patuh pada mandat percepatan PSN. Mengabaikan infrastruktur jalan di Pulau Obi bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pengkhianatan nyata terhadap masyarakat Kepulauan Obi yang menanggung dampak langsung dari industri hilirisasi,” lanjut Brayen.

Atas dasar keadilan spasial dan kepatuhan terhadap regulasi pembangunan nasional, Brayen mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda untuk segera meninjau ulang rencana anggaran penanganan untuk 11 ruas jalan tersebut.

“Kami menuntut Pemprov Malut untuk memasukkan kembali proyek Jalan Lingkar Obi ke dalam draf prioritas pembangunan. Jangan hanya memeras kekayaan alam Obi tanpa mau membangun jalannya,” pungkas Brayen.(red)

Komentar

Berita Terkait

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA
Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum
Berita ini 68 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 11:37 WIT

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIT

Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:21 WIT

Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:18 WIT

Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT