‎Brayen Lajame Soroti Penunjukan Pengurus KSB: IKA TOGALE Itu Paguyuban Besar, Jangan Main Tunjung Langsung

Minggu, 27 September 2026 - 05:55 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎‎tajukmalaut.com | Halmahera Selatan, 27 September 2026 — Mekanisme penunjukan langsung pengurus inti Ikatan Keluarga Tobelo Galela (IKA TOGALE) Kabupaten Halmahera Selatan periode 2026–2031 menuai kritik keras. Langkah tersebut dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta mencederai demokrasi internal organisasi.

‎Kritik mengemuka usai jajaran Pengurus IKA TOGALE Halsel resmi dilantik pada Sabtu (26/9/2026) di Kawasan UMKM Mandaong, Bacan. Dalam struktur kepengurusan anyar tersebut, posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) ditetapkan tanpa melalui forum pemilihan atau Musyawarah Besar (Mubes).

‎Tokoh Muda Togale Halmahera Selatan, Brayen Putra Lajame, menilai pengangkatan pengurus inti secara sepihak mencerminkan minimnya pemahaman tata kelola organisasi paguyuban. Langkah ini dinilai ironis mengingat IKA TOGALE sebelumnya sempat mengalami kevakuman akibat dualisme kepemimpinan.

‎”IKA TOGALE sudah lama vakum akibat dualisme kepemimpinan yang berlarut-larut. Untuk menghidupkan kembali wadah ini, dibutuhkan konsolidasi utuh serta cara yang elegan dan sah secara organisasi, yaitu rekonsiliasi penyatuan,” tegas Brayen dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/9/2026).

‎Brayen menegaskan, legitimasi kepemimpinan IKA TOGALE hanya bisa diraih jika anggota dilibatkan secara inklusif melalui Mubes sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Mekanisme ‘potong kompas’ dinilai hanya memperpanjang sekat internal dan merusak rasa memiliki (sense of belonging) warga Tobelo-Galela.

‎”Pengangkatan KSB melalui mekanisme tunjuk-menunjuk ini mengonfirmasi kelirunya pemahaman berorganisasi. Ini organisasi besar, bukan proyek Penunjukan Langsung (PL) bernilai di bawah Rp200 juta yang bisa dibagi-bagikan begitu saja. Proses kepemimpinan wajib melalui mekanisme demokrasi yang sah,” ujar Brayen.

‎Atas kondisi tersebut, ia mendesak para pihak terkait menghentikan praktik penunjukan unilateral dan segera melakukan evaluasi total kepengurusan demi kepentingan kolektif.

‎”Jika ingin membangun IKA TOGALE yang solid dan bermartabat, mulailah dengan cara yang benar. Kembalikan hak memilih dan dipilih kepada forum resmi Mubes, bukan memotong kompas demi kepentingan segelintir pihak,” tegasnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN
Dana Disebut Sudah Tersedia Sejak 8 September, Mengapa Jasa Pelayanan RSUD Weda Masih Ditahan?
SISKEUDES Produk BPKP, Sekda Haltim: Mendukung Pengelolaan Keuangan Desa
Didampingi Kuasa Hukum Ramli Antula S.H., M.H., CPAdj ; Tabris Djalal Laporkan Pemilik Usaha PlayStation di Popilo
Seleksi PS. Kayoa Mulai Bergulir, Bidik Telenta Terbaik
Insiden Pemukulan di Rental PS, Kades Popilo Sampaikan Klarifikasi Atas Pemberitaan Media yang Sifatnya Sepihak dan Akan Tempuh Jalur Hukum
Hasby Yusuf Minta TKD Jangan Dipangkas, DBH Jangan di Tahan, itu Hak Daerah
Tekankan Sinergi Pelayanan Kemanusiaan, Bupati: Ingatkan Penguatan Layanan Kesehatan
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 27 September 2026 - 08:39 WIT

BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN

Minggu, 27 September 2026 - 08:34 WIT

Dana Disebut Sudah Tersedia Sejak 8 September, Mengapa Jasa Pelayanan RSUD Weda Masih Ditahan?

Minggu, 27 September 2026 - 05:55 WIT

‎Brayen Lajame Soroti Penunjukan Pengurus KSB: IKA TOGALE Itu Paguyuban Besar, Jangan Main Tunjung Langsung

Senin, 21 September 2026 - 03:37 WIT

SISKEUDES Produk BPKP, Sekda Haltim: Mendukung Pengelolaan Keuangan Desa

Sabtu, 19 September 2026 - 13:06 WIT

Didampingi Kuasa Hukum Ramli Antula S.H., M.H., CPAdj ; Tabris Djalal Laporkan Pemilik Usaha PlayStation di Popilo

Kamis, 17 September 2026 - 13:54 WIT

Insiden Pemukulan di Rental PS, Kades Popilo Sampaikan Klarifikasi Atas Pemberitaan Media yang Sifatnya Sepihak dan Akan Tempuh Jalur Hukum

Kamis, 17 September 2026 - 09:28 WIT

Hasby Yusuf Minta TKD Jangan Dipangkas, DBH Jangan di Tahan, itu Hak Daerah

Kamis, 17 September 2026 - 09:17 WIT

Tekankan Sinergi Pelayanan Kemanusiaan, Bupati: Ingatkan Penguatan Layanan Kesehatan

Berita Terbaru