Penyerahan 23 Sertifikat Tanah di Pemukiman Baru Desa Kawasi: Pemerintah Targetkan 100 Persen Tersertifikasi

Rabu, 19 November 2025 - 06:19 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Selatan, 19 November 2025 — Pemerintah Desa Kawasi resmi menyerahkan 23 sertifikat tanah kepada warga di kawasan Pemukiman Baru, menandai tahap penting dalam percepatan legalitas aset masyarakat. Hingga saat ini, total sertifikat yang telah diterbitkan dan diserahkan mencapai sekitar 28 dokumen.

Acara penyerahan berlangsung sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh perangkat desa, perwakilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, serta masyarakat penerima sertifikat.

Sekretaris Desa Kawasi, Frans Datang, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam program tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Dari target besar yang ingin kita capai, saat ini sudah sekitar 28 sertifikat diterbitkan. Harapan kami, proses ini dapat berjalan cepat hingga mencapai 100 persen,” ujar Frans.

Ia menegaskan bahwa pemerintah desa akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga yang berhak dapat memperoleh sertifikat tanah mereka.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan, Ikbal Mustafa, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat proses sertifikasi tanah pemukiman0 di Kawasi.

“Pemda Halmahera Selatan bersungguh-sungguh dalam percepatan pembuatan sertifikat. Kami mendorong masyarakat yang belum melengkapi berkas agar segera menyelesaikannya,” kata Ikbal.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengurus administrasi sertifikat tanah tanpa hambatan yang berarti.

Program sertifikasi tanah di Pemukiman Baru Kawasi dinilai menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi warga sekaligus mendukung perencanaan tata ruang dan pembangunan di wilayah tersebut. Masyarakat pun terlihat antusias dan berharap proses sertifikasi dapat segera tuntas.

Dengan penyerahan tahap terbaru ini, pemerintah desa dan pemerintah daerah optimistis bahwa target 100 persen sertifikasi tanah di Pemukiman Baru Kawasi dapat tercapai dalam waktu dekat.(red)

Komentar

Berita Terkait

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!
Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128
Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara
Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan
SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”
Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman
BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN
Dana Disebut Sudah Tersedia Sejak 8 September, Mengapa Jasa Pelayanan RSUD Weda Masih Ditahan?
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 04:29 WIT

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!

Rabu, 30 September 2026 - 11:28 WIT

Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128

Rabu, 30 September 2026 - 10:17 WIT

Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara

Rabu, 30 September 2026 - 03:13 WIT

Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan

Senin, 28 September 2026 - 11:05 WIT

SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”

Senin, 28 September 2026 - 11:00 WIT

Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman

Minggu, 27 September 2026 - 08:39 WIT

BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN

Minggu, 27 September 2026 - 08:34 WIT

Dana Disebut Sudah Tersedia Sejak 8 September, Mengapa Jasa Pelayanan RSUD Weda Masih Ditahan?

Berita Terbaru