tajukmalut.com | Halmahera Selatan – Pulau Bacan resmi masuk Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional 2026. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah menyiapkan lahan 480 hektare di Bacan Barat Utara hingga Bacan Barat untuk permukiman dan kawasan produksi 500 KK.
Menanggapi hal itu, Masdar Mansur, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, justru menyorot kebutuhan mendesak lain: Balai Latihan Kerja atau BLK.
“Transmigrasi dan pembukaan lahan itu penting. Tapi hari ini Halsel paling butuh BLK. Tanpa BLK, kita hanya siapkan tanah, tapi tidak siapkan orangnya,” ujar Masdar, Jumat 25 Juli 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masdar menilai, masuknya Bacan ke KTPN dan derasnya investasi di Malut membuat tantangan SDM Halsel semakin berat.
“Fungsi BLK itu jelas. Pertama, mencetak tenaga kerja terampil yang siap kerja. Kedua, menekan angka pengangguran. Ketiga, jadi jembatan antara pencari kerja dan dunia industri,” katanya.
Menurutnya, ke depan Halsel tidak akan bisa lagi mengandalkan tenaga kerja kasar. Industri butuh operator alat berat, teknisi listrik, las, perhotelan, pertanian modern, sampai digital marketing.
“Kalau kita tidak punya BLK, maka anak-anak Halsel hanya jadi penonton. Yang kerja di perusahaan, di kawasan transmigrasi, bahkan di proyek pemerintah, datangnya dari luar. Itu yang tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Masdar mengingatkan, Halmahera Selatan punya kekayaan Sumber Daya Alam besar. Ada perkebunan pala, kelapa, pertanian, perikanan, sampai potensi pertambangan dan pariwisata.
“Masalahnya, SDA kita kaya tapi SDM kita belum siap. Inilah gunanya BLK. BLK yang akan mengolah SDA jadi nilai tambah lewat SDM,” ujarnya.
Ia merinci peran BLK yang dibutuhkan Halsel saat ini:
“Ada tim ITB dan UGM yang akan kaji pala dan kelapa di Bacan. Nah, BLK harus jadi tempat pelatihan pasca panen, pengolahan pala, turunan kelapa, sampai packaging. Biar petani kita naik kelas,” kata Masdar.
“Kalau kawasan transmigrasi ini nanti berkembang jadi pusat ekonomi baru, pasti butuh tenaga kerja. BLK harus siapkan jurusan otomotif, listrik, tata boga, konstruksi. Supaya 500 KK transmigran lokal yang disiapkan, benar-benar punya skill,” ujarnya.
“BLK bukan hanya latihan. Harus ada sertifikat BNSP dan link ke perusahaan. Anak Halsel harus bisa bersaing kerja di dalam maupun luar daerah,” tegasnya.
Masdar khawatir, kalau fokus hanya di fisik seperti rumah, jalan, dan land clearing 480 hektare, tapi abai soal SDM, maka manfaatnya tidak akan dirasakan warga lokal.
“Bayangkan, 250 warga lokal dapat lahan. Tapi kalau tidak punya keterampilan bertani modern, beternak modern, atau mengelola usaha, maka 2 hektare itu tidak produktif,” katanya.
Ia mendorong Pemkab Halsel segera mengusulkan pembangunan BLK ke Pemerintah Provinsi dan Pusat. Bisa lewat APBD, DAK, atau CSR perusahaan.
“Ini momentumnya. Ada KTPN Bacan, ada kajian dari ITB dan UGM. Sambil kita tata lahan, kita juga tata manusia. Bangun BLK sekarang, supaya 3-5 tahun ke depan kita punya angkatan kerja yang siap,” pungkas Masdar.(red)
