tajukmalut.com | Halmahera Selatan – Apresiasi diberikan kepada pemerintah Kabupaten halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Uatara. Atas suportnya dalam terlaksananya Seminar Regionar bertemakan; Agromarotim dan Proyeksi Pembangunan Halmahera Selatan. (30/10/2025)
Seminar yang dilaksanakan bermaksud mempertemukan beragam pandangan terkait bagaimana agromaritim dalam implementasi kebijakan, dilain sisi meninggalkan jejak amarah terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yakni Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindagkop serta Disnakertrans atas ketidakhadiran mereka dalam seminar.
Asyudin La Masiha, Kabid LITBANG Badko HMI Maluku Utara mengemukakan kekecewaannya kepada OPD teknis yang tidak hadir dalam seminar.
“Yang menjadi kesal kami adalah absennya OPD teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindagkop serta Disnakertrans. Padahal kami sudah menyurati secara kelembagaan, namun bukan hanya kepala dinasnya bahkan tak satupun dari perwakilan dari dinas-dinas itu yang datang.“
Asyudin menilai seakan mereka tidak menghargai kelembagaan. Padahal, kegiatan seminar regional yang laksanakan untuk memotret serta mempertemukan berbagai gagasan besar antara dinas lewat rencana kerja yang disusun dengan ide dan pandangan kritis dari para pemateri.
Hal ini dinilai urgens karena sampai detik ini, publik belum menemukan satu dokumen kerja yang benar-benar memuat penjabaran bagaimana agromaritim dikembangkan, terutama bagimana ke empat OPD teknis itu. Sebab goals dari kebijakan Agromaritim pada prinsipnya adalah mewujudkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Sudah pastinya, pengangguran dam kemiskinan adalah dual hal yang tak bisa dipisahkan dari alasan kebijakan agromaritim.
“Kita perlu tahu bagimana agromatitim menjawab permasalahan penggangguran, atau mungkin tentang kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan lewat peningkatan ekonomi. Sekiranya meski bukan sebagai pembicara utama, kehadiran OPD-OPD tersemut penting adanya”
Olehnya kami, meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk mengevaluasi dan memberikan teguran terhadap empat dinas tersebut, agar kedepannya tidak terjadi lagi.(red)
