tajukmalut.com | Halmahera Selatan, Kemarahan warga Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Halmahera Selatan, kini berubah menjadi kecurigaan besar, ada yang melindungi Kepala Desa Idzul Kiat. Sorotan itu mengarah langsung kepada Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan.
Sudah hampir tiga bulan kantor desa dipalang. Surat laporan dikirim. Bukti diserahkan. Tapi dua lembaga yang seharusnya menjadi pengawas dan penjaga akuntabilitas justru diam membisu seperti tak melihat apa-apa.
“Kami tidak buta, kami tahu siapa yang diam, dan diam itu artinya ikut melindungi. Inspektorat dan DPMD jangan pura-pura bersih!” seru Ismail, Koordinator Aliansi Masyarakat Desa Saketa Menggugat. Kamis (13/11).
ADVERTISEMENT
alt="ads" />
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ismail menegaskan, sikap pasif dua lembaga itu bukan lagi kelalaian administratif, tetapi bentuk pembiaran yang sistematis. Mereka dianggap menutup mata terhadap laporan masyarakat yang berisi dugaan kuat penyalahgunaan dana desa, program fiktif, dan pelanggaran aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Kalau fungsi pengawasan tidak dijalankan, lalu untuk apa ada Inspektorat? Untuk apa ada DPMD? Jangan-jangan lembaga pengawas sudah berubah jadi tameng bagi kepala desa yang korup,” tegas Ismail.
Aliansi menilai, ketika aparat birokrasi lebih sibuk menjaga citra daripada menegakkan aturan, maka rakyatlah yang harus turun tangan. Aksi pemalangan kantor desa yang berlangsung sejak akhir Agustus menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang busuk dari atas sampai bawah.
Warga pun menuntut Bupati Halmahera Selatan untuk segera memerintahkan audit terbuka, memanggil Inspektorat dan DPMD, serta menjelaskan di hadapan publik kenapa dua lembaga itu diam, dan siapa yang mereka lindungi.
“Kalau Inspektorat dan DPMD terus bungkam, berarti mereka bagian dari jaringan penyalahgunaan kekuasaan. Kami tidak butuh pejabat yang duduk manis di belakang meja, sementara uang desa dirampok di depan mata,” kata Ismail dengan nada tegas.
Ketua pemuda saketa Ramdan menyebut, diamnya pemerintah kabupaten telah mempermalukan nama daerah sendiri. “Desa Saketa jadi contoh nyata betapa lembaga pengawas bisa berubah jadi pagar besi yang justru melindungi penyelewengan,” ujar Ramdan mewakili Pemuda Saketa.
Kini warga menegaskan, pemalangan tidak akan dicabut sebelum bupati bertindak. Mereka ingin Inspektorat dan DPMD diseret keluar dari zona nyaman mereka dipaksa turun ke lapangan, membuka hasil audit, dan menjelaskan ke publik.
“Kalau pemerintah diam, rakyat yang bicara. Kalau pejabat tutup telinga, kami yang akan menampar kesadarannya dengan kebenaran,” tutup Ismail.
