tajukmalut.com | Halmahera Selatan– Fraksi Perjuangan Demokrat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, fraksi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak boleh hanya diukur dari aspek administratif dan laporan keuangan semata, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam rapat paripurna DPRD, Fraksi Perjuangan Demokrat menilai bahwa orientasi pembangunan daerah masih perlu dievaluasi secara serius. Menurut mereka, tingginya penyerapan anggaran belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila kualitas belanja publik tidak menghasilkan manfaat yang terukur.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menciptakan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran,” demikian substansi kritik yang disampaikan fraksi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Fraksi Perjuangan Demokrat juga menyoroti masih terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kawasan kepulauan, daerah pesisir, dan desa-desa terpencil dinilai belum memperoleh manfaat pembangunan secara merata. Fraksi meminta pemerintah daerah memastikan distribusi program dan anggaran dilakukan secara lebih adil agar tidak terjadi konsentrasi pembangunan pada wilayah tertentu saja.
Kritik lainnya diarahkan pada rendahnya kemandirian fiskal daerah. Fraksi Perjuangan Demokrat menilai pemerintah belum optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal Halmahera Selatan memiliki sumber daya yang besar di sektor perikanan, pertanian, pariwisata, jasa kepelabuhanan, serta aset daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan baru. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Pada sektor pelayanan publik, fraksi juga mengungkap masih banyak keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan dan pendidikan. Keterbatasan tenaga medis, akses pelayanan kesehatan, hingga sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai disebut sebagai persoalan yang memerlukan perhatian serius pemerintah daerah.
Tak hanya itu, Fraksi Perjuangan Demokrat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Menurut mereka, keterbukaan informasi publik dan penguatan sistem pengawasan internal merupakan syarat utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Meski menyampaikan berbagai catatan kritis, Fraksi Perjuangan Demokrat tetap memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melanjutkan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, fraksi menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan harus menjadi bahan evaluasi serius agar APBD ke depan benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dokumen pertanggungjawaban tahunan.
Pandangan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa DPRD melalui Fraksi Perjuangan Demokrat menginginkan perubahan orientasi pembangunan dari sekadar capaian administratif menuju pembangunan yang berorientasi pada hasil, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat Halmahera Selatan.(red)
