tajukmalut.com | Halmahera Selatan– Keputusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan meniadakan program beasiswa untuk mahasiswa yang kuliah di luar daerah karena terhambat Dana Bagi Hasil atau DBH, mendapat sorotan dari DPRD.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Halsel, Refaldy Rahman Abae, menyebut kebijakan itu bisa berdampak langsung pada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM daerah.
“Kami memahami kondisi fiskal daerah sedang berat karena DBH belum cair. Tapi pendidikan itu investasi jangka panjang. Kalau beasiswa untuk mahasiswa luar daerah dipangkas, maka akses anak-anak kita ke kampus unggulan juga ikut tertutup,” ujar Refaldy, Rabu 22 Juli 2026.
Berdasarkan data terbaru, IPM Halmahera Selatan berada di angka 69,05. Angka itu mencakup tiga dimensi: Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan.
Refaldy membandingkannya dengan Kabupaten Halmahera Tengah. Data RPJMD Halteng 2025-2029 mencatat IPM Halteng tahun 2025 di angka 70,94, dan data BPS 2023 menyebut IPM Halteng 69,95.
“Jaraknya tidak jauh, tapi trennya berbeda. IPM kita 69,05. Sementara Halteng sudah di atas 70. Kalau komponen pendidikan kita melemah karena beasiswa dihapus, maka selisih itu bisa makin lebar,” katanya.
Refaldy menilai, komponen pendidikan adalah kunci untuk mendongkrak IPM. Beasiswa keluar daerah selama ini menjadi jembatan bagi anak Halsel mengakses perguruan tinggi favorit yang belum ada di Malut.
“Kalau pintu itu ditutup, kita khawatir angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Halsel tidak naik. Padahal itu dua indikator penting IPM,” ujarnya.
Refaldy mencontohkan kebijakan Halmahera Tengah yang justru memperkuat sektor pendidikan di tengah keterbatasan anggaran.
“Di Halteng, Pemda tetap merealisasikan pendidikan gratis dari TK sampai SMA. Untuk perguruan tinggi, mereka alokasikan anggaran beasiswa Rp19,49 miliar untuk 2.999 mahasiswa terdiri dari S1, S2, dan S3,” jelas Refaldy.
Selain itu, Halteng juga menjalankan Program “Ter-CEPAT” yang menjadikan pendidikan gratis dan beasiswa sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas SDM.
“Artinya, meski sama-sama daerah, pendekatannya beda. Halteng memilih mencari skema agar anak tidak putus kuliah. Kita di Halsel malah meniadakan. Ini yang harus jadi bahan evaluasi,” tegasnya.
Fraksi Nasdem mendorong Pemkab Halsel mencari alternatif pembiayaan agar program beasiswa tetap berjalan:
Skema Parsial: Tidak semua mahasiswa dibiayai penuh. Prioritaskan yang berprestasi, kurang mampu, dan jurusan prioritas daerah seperti kesehatan, pertanian, dan teknik. Kerjasama CSR dan Dunia Usaha: Ajak perusahaan yang beroperasi di Halsel untuk alokasikan dana CSR ke beasiswa pendidikan dan Skema Ikatan Dinas: Beasiswa diberikan dengan kontrak, setelah lulus wajib mengabdi di Halsel selama beberapa tahun sesuai bidangnya.
“DBH memang hak daerah, dan kita harus kejar pencairannya. Tapi sambil menunggu, jangan korbankan masa depan anak-anak. Pendidikan tidak bisa ditunda,” tegas Refaldy.
Ia berharap Pemkab dan DPRD bisa duduk bersama merumuskan skema baru. Tujuannya agar program tetap jalan meski dengan anggaran terbatas.
“Kalau hari ini kita hemat di pendidikan, maka 5-10 tahun ke depan kita akan bayar mahal karena SDM kita tertinggal,” pungkas Refaldy.(red)
