DPD RI Siap Kawal Pemekaran Kao Raya, DPRD Halut Intensifkan Konsolidasi di Jakarta

Senin, 7 Juli 2025 - 06:49 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Ingrid Paparang, bersama Tim Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kao Raya melakukan pertemuan strategis dengan Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hasby Yusuf. Pertemuan ini berlangsung di Jakarta dalam rangka memperkuat dukungan politik di tingkat nasional terhadap perjuangan pembentukan DOB Kao Raya.

Dalam forum tersebut, Ingrid Paparang yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Kao Raya menyampaikan berbagai isu strategis, mulai dari progres dokumen pendukung hingga kebutuhan teknokratis. Tim juga membahas langkah-langkah percepatan agar pemekaran Kao Raya bisa segera masuk dalam daftar usulan Presiden Republik Indonesia (Ampres).

Hasby Yusuf menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat Kao Raya hingga tuntas. Menurutnya, DPD RI akan menjadi mitra aktif bagi DPRD dan seluruh elemen masyarakat Halmahera Utara dalam memperjuangkan pemekaran daerah di Maluku Utara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami di DPD RI mendengar dan siap mengawal aspirasi rakyat Maluku Utara, termasuk pemekaran Kao Raya. Ini bagian dari perjuangan memperkuat keadilan wilayah dan demokratisasi pelayanan publik,” tegas Hasby Yusuf.

Ingrid Paparang mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh senator asal Maluku Utara tersebut. Ia menilai pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memantapkan langkah politik sekaligus mengonsolidasikan kekuatan di pusat.

“Sebagai pimpinan pansus, saya tentu menginginkan agar DOB Kao Raya masuk dalam Ampres. Ini adalah suara masyarakat yang harus diperjuangkan. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Bapak Hasby Yusuf yang di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk mendengar dan mendukung perjuangan kami,” ujar Ingrid.

Upaya pemekaran Kao Raya dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap aspirasi masyarakat di wilayah Dapil III Halmahera Utara. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di kawasan Kao Raya.(red)

Komentar

Berita Terkait

DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR
Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil
Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP
Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan
GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha
DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut
SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat
DPP GMNI Siap Aduan Resmi ke Kemendagri, Kemen-Trans, dan Mabes Polri Terkait Dugaan Perampasan Tanah di Halmahera Utara
Berita ini 149 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:00 WIT

DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR

Senin, 8 Juni 2026 - 03:17 WIT

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil

Jumat, 5 Juni 2026 - 03:17 WIT

Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIT

Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan

Senin, 25 Mei 2026 - 08:47 WIT

GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha

Jumat, 22 Mei 2026 - 01:31 WIT

DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:19 WIT

SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat

Sabtu, 16 Mei 2026 - 10:14 WIT

DPP GMNI Siap Aduan Resmi ke Kemendagri, Kemen-Trans, dan Mabes Polri Terkait Dugaan Perampasan Tanah di Halmahera Utara

Berita Terbaru

Regional

Bupati Haltim Hadiri PENAS Petani dan Nelayan di Gorontalo

Sabtu, 20 Jun 2026 - 04:07 WIT

Regional

HOMPIMPA: Tradisi dan Konsep Penyerahan kepada Tuhan

Selasa, 16 Jun 2026 - 04:15 WIT