tajukmalut.com | Halmahera Utara– Menanggapi persoalan lahan warga yang sempat menjadi sorotan di Desa Popilo, perwakilan PT Energi Surya Halmahera akhirnya menyampaikan sejumlah klarifikasi terkait proses pengukuran, kesepakatan pembayaran, hingga persoalan perbedaan luasan lahan yang sebelumnya dipersoalkan.
Melalui Konsultan Pengukuran, Bagus Subakti, S.T., M.Eng., sebagai konsultan pengukuran menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan sebelumnya telah melalui kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan pihak perusahaan. Kesepakatan tersebut mengatur mekanisme pembayaran serta pengukuran ulang lahan oleh pihak yang berwenang dan kami sebagai konsultan telah melaksanakan tugas di lapangan sesuai ketentuan yang di atur berdasarkan kesepakatan perusahaan dan pemilik lahan dan sama sekali berjalan baik sebagaimana yang diharapkan sebelumnya.
“Dengan demikian, mekanisme penyesuaian luasan lahan sudah menjadi bagian dari kesepakatan awal antara pemilik lahan dan pihak perusahaan,” jelasnya.
Sementara keterwakilan perusahaan PT Energi Surya Halmahera Idhal Djalal yang bertugas di lapangan saat dikonfirmasi media, menjelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, setelah pembayaran uang muka (DP) sebesar 1,25 persen dan 2,25 persen, lahan akan dilakukan pengukuran kembali oleh pihak berwenang. Hasil pengukuran tersebut nantinya menjadi dasar perhitungan pada saat pembayaran pelunasan sebesar 50 persen.
Ia menjelaskan, apabila dalam pengukuran ulang ditemukan adanya pengurangan luas lahan dari ukuran sebelumnya, maka pembayaran akan disesuaikan dengan luasan terbaru. Sebaliknya, apabila hasil pengukuran menunjukkan adanya penambahan luas lahan, maka pembayaran juga akan disesuaikan berdasarkan hasil pengukuran tersebut.
Lebih lanjut, Idhal memberikan penjelasan mengenai adanya sejumlah nama yang tercatat sebagai pemilik lahan, meskipun secara fisik lahan tersebut bukan milik mereka.
Menurutnya, penggunaan nama tersebut dilakukan atas izin pemilik lahan yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan pemilik lahan sebenarnya belum memiliki kelengkapan dokumen administrasi kependudukan atau pencatatan sipil yang diperlukan dalam proses administrasi.
Adapun nama-nama yang dimaksud yakni Insan Daian, Nurhasanah Salama, dan Rahmatia J. Muhammad.
Pihak perusahaan menyampaikan bahwa pencantuman nama tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik lahan, bukan tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.
Sementara itu, terkait persoalan lahan atas nama Rahmatia J. Muhammad, Bagus mengakui bahwa sebelumnya memang terdapat kekeliruan dalam proses plotting atau penentuan posisi lahan di lapangan.
Kekeliruan tersebut mengakibatkan batas plotting lahan melebar hingga melewati luasan yang seharusnya. Namun, menurut pihak perusahaan, persoalan tersebut telah diselesaikan melalui pembayaran tambahan yang disesuaikan dengan luasan lahan berdasarkan hasil plotting.
Dengan demikian, pihak perusahaan menyatakan bahwa persoalan terkait perbedaan luasan lahan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui mekanisme pembayaran tambahan sesuai luasan yang terploting.
Pihak perusahaan juga menyampaikan pandangannya mengenai munculnya persoalan tersebut. Mereka menduga adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu yang dinilai ingin menghambat jalannya proyek PT Energi Surya Halmahera di wilayah Desa Popilo
Dugaan tersebut didasarkan pada tahapan yang sebelumnya telah dilalui bersama oleh pihak perusahaan dan para pemilik lahan.
Mereka menjelaskan, terdapat dua tahapan penting yang telah dilaksanakan, yakni penandatanganan berita acara pengukuran serta penandatanganan dokumen pelunasan. Dalam kedua tahapan tersebut, menurut keterangannya, tidak ada pemilik lahan yang menyampaikan keberatan terkait luasan terbaru hasil pengukuran.
Bahkan, dalam proses pengukuran di lapangan, para pemilik lahan sendiri yang menunjukkan patok-patok batas terluar tanah milik mereka sebagai acuan pengukuran.
“Pada saat penandatanganan berita acara pengukuran maupun dokumen pelunasan, tidak ada satu pun pemilik lahan yang menyampaikan komplain mengenai luasan terbaru. Sebab, semuanya telah berjalan sesuai kesepakatan awal dan warga sendiri yang menunjukkan patok batas terluar lahan mereka,” ungkap Pihak PT Energi Surya Halmahera.
Melalui klarifikasi tersebut, pihak PT Energi Surya Halmahera berharap agar persoalan lahan yang berkembang di tengah masyarakat dapat dipahami secara utuh berdasarkan kronologi, kesepakatan, serta proses administrasi dan pengukuran yang telah dilaksanakan.
Pihak perusahaan juga berharap agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi dengan mengedepankan fakta serta kesepakatan bersama, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun menghambat pelaksanaan proyek.
Meski demikian, penyampaian klarifikasi ini diharapkan tetap menjadi ruang bagi seluruh pihak terkait, khususnya para pemilik lahan, untuk memberikan penjelasan maupun tanggapan apabila terdapat hal-hal yang masih perlu diluruskan.(red)
