Yusrianto Hardi
Calon Ketua KNPI HALSEL
Dalam dinamika Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Halmahera Selatan Ke VII, sebuah fenomena yang kerap muncul ke permukaan adalah praktik perdagangan administrasi. Rekomendasi organisasi atau hak suara yang seharusnya menjadi bentuk partisipasi tulus, sering kali berubah menjadi komoditas politik yang diperdagangkan. Seolah-olah, kursi kepemimpinan pemuda bukan lagi ditentukan oleh gagasan, integritas, atau kapasitas, tetapi oleh siapa yang mampu membeli dukungan administrasi.
Fenomena ini bukan sekadar “dinamika kepemudaan” biasa. Ia adalah bentuk miniatur dari kejahatan birokrasi yang lebih besar: korupsi. Jika dalam Musda terjadi praktik dagang rekomendasi, maka di ranah birokrasi negara kita menyaksikan praktik serupa dalam bentuk perdagangan izin tambang, jual beli jabatan, hingga rekayasa administrasi laporan keuangan daerah.
Dagang administrasi di Musda bisa dianalogikan dengan permainan kotor dalam birokrasi pemerintahan kita. Sama seperti seorang pejabat yang memanipulasi nota belanja fiktif untuk meraup keuntungan pribadi, dalam Musda, oknum pengurus atau peserta menjadikan rekomendasi organisasi sebagai alat tawar-menawar demi kepentingan tertentu.
Perbedaannya hanya pada skala: satu di ruang kepemudaan, satunya lagi di ruang kekuasaan. Namun, substansinya sama: mengkhianati amanah publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Praktik dagang administrasi ini pada akhirnya melahirkan pemimpin yang lemah legitimasi. Mereka mungkin duduk di kursi ketua, tetapi tanpa basis moral yang kuat. Sama halnya dengan pejabat publik yang naik lewat praktik suap atau dagang jabatan, kepemimpinannya hanya akan berputar pada upaya mengembalikan modal politik, bukan pada pelayanan publik atau kepentingan masyarakat luas.
Ketika tradisi perdagangan administrasi dibiarkan, pemuda kehilangan jati dirinya sebagai garda moral bangsa. KNPI yang seharusnya menjadi laboratorium kader bangsa justru menjadi cermin buruk praktik politik uang. Inilah akar dari mengapa kepemimpinan di daerah maupun pusat sering kali rapuh: karena sejak di tingkat kepemudaan pun, tradisi korupsi sudah dipelihara.
Jika rekomendasi bisa dibeli, maka Musda bukan lagi forum demokrasi pemuda, melainkan pasar gelap politik. Harga rekomendasi ditentukan bukan oleh kualitas calon, melainkan oleh tebal-tipisnya dompet. Di titik ini, KNPI bukan laboratorium kepemimpinan, tetapi sekadar etalase komersialisasi kepemudaan.
Dan jangan salah, dagang administrasi ini hanyalah wajah kecil dari penyakit besar bangsa: korupsi. Seperti pejabat yang memalsukan nota belanja, seperti mafia tambang yang memperjualbelikan izin, seperti birokrat yang mengatur hasil audit keuangan—semuanya bermula dari mental dagang administrasi.
Jika fenomena ini kita tarik lebih luas, maka kita akan menemukan pola yang sama pada:
- Perdagangan izin tambang, di mana administrasi perizinan menjadi alat memperkaya segelintir orang.
- Manipulasi administrasi pemeriksaan keuangan, di mana catatan akuntansi direkayasa agar penyimpangan tidak terbaca.
- Jual beli rekomendasi politik, yang menjadikan demokrasi sebatas transaksi modal.
Semua itu adalah wajah lain dari dagang administrasi: mengorbankan integritas demi keuntungan jangka pendek.
Kita harus berani bertanya: bila di tingkat pemuda saja tradisi busuk ini dibiarkan, apa yang bisa diharapkan ketika mereka nanti duduk di kursi birokrasi atau parlemen? Apakah mereka akan membersihkan sistem, atau justru mengulangi skandal dengan skala lebih besar?
KNPI bukan lagi arena adu gagasan, melainkan adu modal. Pemuda bukan lagi simbol perubahan, melainkan duplikat dini para elit yang lebih sibuk mengatur kuasa ketimbang mengurus rakyat.
Dagang administrasi di Musda adalah cermin pecah bangsa ini. Cermin yang memperlihatkan bahwa akar dari segala skandal korupsi—dari mafia perizinan tambang, rekayasa APBD, hingga jual beli jabatan—ternyata sudah disemai sejak dini di tubuh organisasi kepemudaan.
Apakah kita masih tega menyebut KNPI sebagai wadah strategis pengembangan pemuda, sementara rekomendasinya diperjualbelikan? Pernyataan itu gugur! Integritas runtuh ketika administrasi dijadikan alat transaksi.
Kita semua harus sadar: diam terhadap praktik ini sama saja membiarkan generasi muda tumbuh sebagai koruptor baru. Pemuda harus melawan, bukan tunduk. Jika Musda dibiarkan menjadi pasar rekomendasi, maka KNPI hanyalah etalase kosong—indah di luar, busuk di dalam.
Pemuda harus sadar, dagang administrasi adalah pintu masuk korupsi. Dan bila pintu itu terus terbuka, jangan salahkan siapa pun jika pemuda yang lahir dari Musda justru menjadi pengelola skandal di masa depan.
Tulisan ini bukan untuk menuding individu tertentu, melainkan sebagai pencerahan bagi kita semua. Bahwa praktik dagang rekomendasi di Musda KNPI Halmahera Selatan yang Ke VII ini tidak bisa dianggap enteng. Ia adalah refleksi dari penyakit besar bangsa: korupsi. Bila pemuda hari ini tidak mampu melawan budaya tersebut, maka jangan harap birokrasi besok akan lebih bersih.
Pemuda seharusnya tampil sebagai antitesis dari praktik kejahatan birokrasi, bukan menirunya dalam skala kecil. Musda KNPI Halmahera Selatan harus menjadi ruang kontestasi gagasan, bukan arena lelang rekomendasi. Jika kita gagal menata etika di ruang pemuda, maka kita sedang menyiapkan generasi yang akan mengulang skandal-skandal lama dalam wajah baru.*
