Ket: Sherly Tjoanda Laos (Gubernur Maluku Utara) didampingi Kepala Dinas PUPR Risman Irianto dan Kepala BPBJ Malut, Hairil Hi. Hukum usai pertemuan dengan Kepala LKPP RI
tajukmalut.com | Maluku Utara- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) bergerak cepat menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Risman Iriyanto, mengadakan kunjungan kerja strategis ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP RI) di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Fokus utama pertemuan ini adalah membahas implementasi Kontrak Payung Konsolidasi E-Katalog untuk sektor konstruksi, sebuah langkah yang disebut Pemprov Malut sebagai komitmen nyata untuk menghemat anggaran dan meningkatkan kualitas proyek.
Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto, menjelaskan bahwa ada tiga poin kunci yang dibahas bersama Kepala LKPP RI, yaitu peningkatan katalog konstruksi, peningkatan konsolidasi, dan penerapan kontrak payung untuk konstruksi.
ADVERTISEMENT
alt="ads" />SCROLL TO RESUME CONTENT
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami, khususnya Dinas PUPR, dalam meningkatkan penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa,” ujar Risman.
Lebih Cepat, Hemat, dan Akuntabel
Risman menegaskan bahwa sistem pengadaan ini dirancang untuk mencapai dua sasaran penting: mendorong penghematan anggaran pemerintah dan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang didapatkan.
Melalui penggunaan kontrak payung melalui e-katalog dipercaya akan menjadi kunci untuk mempercepat proses pengadaan tanpa mengorbankan akuntabilitas.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien dan efektif adalah elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keunggulan e-katalog adalah prosesnya yang akan lebih cepat, efisien, dan akuntabel karena harga sudah terkontrol secara elektronik sesuai pasar,” tambahnya.
Risman berharap, tindak lanjut pertemuan teknis yang akan segera dilaksanakan dapat memastikan ketiga agenda strategis ini dapat terlaksana pada tahun anggaran 2026. Maluku Utara berupaya menjadi pionir dalam pemanfaatan teknologi pengadaan untuk pembangunan daerah yang lebih baik.
Tiga Poin Penting Malut di LKPP:
* Peningkatan Katalog Konstruksi
* Peningkatan Konsolidasi Pengadaan
* Penerapan Kontrak Payung untuk Konstruksi
