tajukmalut.com | Halmahera Selatan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Halmahera Selatan memperketat seleksi panitia Pilkades untuk mencegah kecurangan seperti yang terjadi pada Pilkades 2022 terulang kembali.
Langkah itu mendapat tanggapan dari Masdar Mansur, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Fraksi PDIP.
“Kami di DPRD mengapresiasi DPMD yang sudah belajar dari evaluasi Pilkades 2022. Memperketat seleksi panitia itu langkah awal yang benar,” ujar Masdar, Kamis 23 Juli 2026.
ADVERTISEMENT
alt="ads" />
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masdar mengingatkan, Pilkades 2022 di Halsel menyisakan sejumlah persoalan hukum. Ada kepala desa yang pelantikannya dibatalkan PTUN Ambon karena dinilai cacat prosedur.
“Putusan PTUN itu sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya ada masalah di tahapan, mulai dari verifikasi, DPT, sampai penetapan. Ini tidak boleh terulang,” tegasnya.
Ia menilai, akar kecurangan Pilkades biasanya muncul sejak di tingkat panitia. Mulai dari verifikasi berkas, pembaruan DPT, hingga keterbukaan informasi ke bakal calon dan masyarakat.
1. Uji Kompetensi dan Netralitas
“Panitia bukan hanya lulus administrasi. Harus dites pemahamannya soal aturan, netralitas, dan manajemen konflik. Jangan sampai panitia justru berpihak,” kata Masdar.
2. Transparansi Penuh
Seluruh tahapan, daftar calon, DPT, dan notulen keputusan panitia harus dipublikasikan di papan informasi desa dan kanal resmi. Tujuannya agar warga bisa ikut mengawasi.
3. Kanal Pengaduan yang Aman
“Buat mekanisme pelaporan yang anonim dan cepat ditindaklanjuti. Warga harus percaya kalau melapor tidak akan ada intimidasi,” ujarnya.
Masdar menegaskan, dampak kecurangan Pilkades sangat luas. Mulai dari erosi kepercayaan warga, distorsi alokasi dana desa, sampai konflik berkepanjangan di desa.
“Kalau pemimpin lahir dari proses yang curang, maka program dan pelayanan juga akan jalan di atas patronase. Yang rugi masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong DPMD menggandeng BPD, tokoh adat, pemuda, dan perempuan untuk ikut mengawasi. Serta melakukan audit pasca-Pilkades dan penegakan sanksi yang konsisten.
“Kami di DPRD akan ikut mengawal. Jangan sampai proses diperketat di atas kertas, tapi di lapangan tetap sama. Pilkades harus jadi pesta demokrasi desa yang jujur, bukan ajang konflik,” pungkas Masdar.(red)
