Anggota DPRD Halsel, Masdar Mansur: “Seleksi Panitia Diperketat, Tapi Jangan Lupakan Pengawasan di Lapangan”

Kamis, 23 Juli 2026 - 06:21 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Selatan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Halmahera Selatan memperketat seleksi panitia Pilkades untuk mencegah kecurangan seperti yang terjadi pada Pilkades 2022 terulang kembali.

Langkah itu mendapat tanggapan dari Masdar Mansur, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Fraksi PDIP.

“Kami di DPRD mengapresiasi DPMD yang sudah belajar dari evaluasi Pilkades 2022. Memperketat seleksi panitia itu langkah awal yang benar,” ujar Masdar, Kamis 23 Juli 2026.

Masdar mengingatkan, Pilkades 2022 di Halsel menyisakan sejumlah persoalan hukum. Ada kepala desa yang pelantikannya dibatalkan PTUN Ambon karena dinilai cacat prosedur.

“Putusan PTUN itu sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya ada masalah di tahapan, mulai dari verifikasi, DPT, sampai penetapan. Ini tidak boleh terulang,” tegasnya.

Ia menilai, akar kecurangan Pilkades biasanya muncul sejak di tingkat panitia. Mulai dari verifikasi berkas, pembaruan DPT, hingga keterbukaan informasi ke bakal calon dan masyarakat.

1. Uji Kompetensi dan Netralitas
“Panitia bukan hanya lulus administrasi. Harus dites pemahamannya soal aturan, netralitas, dan manajemen konflik. Jangan sampai panitia justru berpihak,” kata Masdar.
2. Transparansi Penuh
Seluruh tahapan, daftar calon, DPT, dan notulen keputusan panitia harus dipublikasikan di papan informasi desa dan kanal resmi. Tujuannya agar warga bisa ikut mengawasi.
3. Kanal Pengaduan yang Aman
“Buat mekanisme pelaporan yang anonim dan cepat ditindaklanjuti. Warga harus percaya kalau melapor tidak akan ada intimidasi,” ujarnya.

Masdar menegaskan, dampak kecurangan Pilkades sangat luas. Mulai dari erosi kepercayaan warga, distorsi alokasi dana desa, sampai konflik berkepanjangan di desa.

“Kalau pemimpin lahir dari proses yang curang, maka program dan pelayanan juga akan jalan di atas patronase. Yang rugi masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong DPMD menggandeng BPD, tokoh adat, pemuda, dan perempuan untuk ikut mengawasi. Serta melakukan audit pasca-Pilkades dan penegakan sanksi yang konsisten.

“Kami di DPRD akan ikut mengawal. Jangan sampai proses diperketat di atas kertas, tapi di lapangan tetap sama. Pilkades harus jadi pesta demokrasi desa yang jujur, bukan ajang konflik,” pungkas Masdar.(red)

Komentar

Berita Terkait

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA
Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 11:37 WIT

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIT

Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:21 WIT

Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:18 WIT

Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT