SMIT: Copot Kapolda DKI Jakarta! Negara Tidak Boleh Memelihara Rasisme Lewat Informasi yang Menyesatkan

Jumat, 31 Juli 2026 - 09:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta, 31 Juli 2026 – Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari, mendesak Kapolda DKI Jakarta dicopot dari jabatannya. Kepemimpinan Polda DKI dinilai telah gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara utuh dan akuntabel. Alhasil, kronologi yang disampaikan berubah-ubah, hanya menampilkan satu perspektif, sementara keterangan dari pihak korban yang belakangan muncul menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar.

“Ketika polisi menyampaikan informasi yang tidak utuh, yang lahir bukan kepastian hukum, melainkan kegaduhan. Dan dari kegaduhan itulah rasisme menemukan panggungnya.”kata Mesak

SMIT menilai gelombang ujaran kebencian terhadap masyarakat Indonesia Timur—termasuk penyebutan “monyet” dan berbagai bentuk penghinaan rasial lainnya—tidak dapat dilepaskan dari buruknya tata kelola informasi negara. Aparat yang seharusnya meredam konflik justru dinilai membuka ruang bagi stigmatisasi terhadap satu kelompok masyarakat.

“Rasisme tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh ketika negara gagal mengendalikan narasi, gagal menghadirkan fakta secara utuh, dan gagal menghukum para penyebar kebencian.”tegas Ketua SMIT

Olehnya itu, SMIT mendesak Mabes Polri memeriksa seluruh pihak yang diduga menyebarkan konten dan ujaran rasis terhadap warga Melanesia di media sosial.

Negara tidak boleh hanya mengejar pelaku kejahatan pidana, tetapi juga harus menindak siapa pun yang mengubah tragedi menjadi alat untuk menyebarkan kebencian rasial.

Mesak menegaskan, bila diskriminasi terhadap bangsa Melanesia terus dibiarkan, maka negara sedang mempertontonkan kemunafikan politik.
“Jangan menghina rakyat Melanesia sebagai ‘monyet’, tetapi hidup dari gas Blok Masela, menikmati nikel dan emas Maluku Utara, serta memanfaatkan potensi panas bumi Flores dan Pulau Maluku. Terlalu munafik jika negara menikmati kekayaan tanah Timur, tetapi membiarkan martabat manusianya diinjak-injak.”

Mesak juga menambahkan, “Bila negara terus diam terhadap rasisme, maka yang sedang dipertahankan bukan persatuan Indonesia, melainkan struktur ketidakadilan yang mengorbankan rakyat Timur. Kami menolak negara yang hanya datang mengambil sumber daya, tetapi abai melindungi harga diri manusianya.”

Keadilan tidak akan lahir dari informasi yang timpang. Dan persatuan tidak akan pernah terwujud selama rasisme terus dibiarkan hidup di ruang publik.”

Copot Kapolda DKI Jakarta. Periksa para penyebar ujaran rasis sebab tanpa keadilan, persatuan hanyalah slogan kosong. Tutup Mesak Habari.(red)

Komentar

Berita Terkait

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden
Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir
Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 
Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri
Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap
Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026
Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki
Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 00:18 WIT

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:18 WIT

Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:27 WIT

Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 

Selasa, 6 Oktober 2026 - 07:04 WIT

Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri

Selasa, 29 September 2026 - 05:02 WIT

Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap

Jumat, 11 September 2026 - 16:27 WIT

Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026

Rabu, 9 September 2026 - 01:16 WIT

Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki

Selasa, 8 September 2026 - 06:50 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT