“44 Proyek Perubahan Tanpa Selesaikan Sengketa Lahan di Obi? Itu Namanya Birokrasi Jalan di Tempat”

Selasa, 21 Juli 2026 - 04:21 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Selatan – Ketua GMNI Cabang Halmahera Selatan, *Munawir Mandar*, mengaitkan peluncuran 44 Proyek Perubahan PKN/PKA 2026 dengan masih panasnya konflik agraria di Halsel, khususnya di Pulau Obi.

Menurutnya, percuma bicara “birokrasi adaptif dan pelayanan berdampak” kalau Pemda belum mampu menyelesaikan masalah dasar rakyat: tanah.

“Pak Bupati luncurkan 44 proyek perubahan. Bagus. Tapi kami mau tanya: dari 44 itu, berapa yang menyentuh sengketa lahan di Obi? Berapa yang berani membongkar tumpang tindih izin antara perusahaan, negara, dan rakyat?” kata Munawir, Kamis 17 Juli 2026.

Munawir menyebut konflik lahan di Obi sudah bertahun-tahun jadi bom waktu. Warga adat dan petani terusir, sementara aktivitas perusahaan terus jalan.

“Di Obi itu rakyat lapor, demo, audiensi. Tapi penyelesaiannya jalan di tempat. Sementara Pemda sibuk launching proyek perubahan di Labuha. Ini namanya tidak adil,” tegasnya.

Ia menantang, jika Pemda serius dengan “pelayanan publik berdampak“, maka buat 1 Proyek Perubahan khusus: “Penyelesaian Tuntas Sengketa Agraria Obi Berbasis Keadilan Ekologis“.

GMNI Halsel mendesak Pemkab segera membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Agraria yang transparan.

“Langkah pertama: buka data. Mana lahan HGU, mana IUP, mana tanah adat, mana tanah transmigrasi. Bikin peta konflik. Baru bicara solusi. Jangan main sembunyi data,” ujarnya.

Munawir juga menyorot lambannya koordinasi Pemda dengan BPN, Kementerian ATR, dan perusahaan. Akibatnya, rakyat yang jadi korban.

Ia menegaskan, reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan lewat PKN/PKA tidak boleh hanya urusan efisiensi administrasi.

“Reformasi birokrasi yang benar itu kalau seorang ibu di Obi bisa tidur tenang karena tanahnya tidak digusur. Kalau seorang pemuda bisa urus sertifikat tanahnya tanpa dipersulit. Itu baru berdampak,” ucap Munawir.

Tuntutan GMNI:
1. Audit izin lahan di Obi dan seluruh Halsel. Publikasikan ke publik.
2. Libatkan masyarakat adat dalam setiap proyek perubahan yang berkaitan dengan agraria dan SDA.
3. Bentuk Satgas Agraria Halsel di bawah Bupati yang punya kewenangan memediasi konflik.

“Kami tantang Bupati Bassam: buktikan 44 proyek perubahan itu berani menyentuh oligarki lahan. Kalau tidak, maka proyek itu hanya proyek pencitraan,” tutup Munawir.

GMNI Halsel menyatakan akan terus mengawal kasus agraria di Obi dan daerah lain di Halsel.(red)

Komentar

Berita Terkait

HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange
Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 01:32 WIT

HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange

Minggu, 15 November 2026 - 11:37 WIT

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIT

Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”

Kamis, 5 November 2026 - 11:40 WIT

Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT