LEPA Boeng Tolak MoU Pemda Halut–PT NHM, Nilai Pembangunan Jauh dari Wilayah Penghasil

Rabu, 29 April 2026 - 07:24 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta– Lembaga Pemuda Adat (LEPA) Boeng menyatakan penolakan tegas terhadap rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Halmahera Utara dan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) terkait pembangunan rumah sakit dan rumah susun di Tobelo.

Penolakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum LEPA Boeng, Rofindri Djinimangale. Ia menilai kebijakan pembangunan itu tidak hanya keliru dari sisi perencanaan, tetapi juga mencerminkan pola pembangunan yang timpang, sentralistik, dan mengabaikan keadilan sosial bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Menurut Rofindri, wilayah Kao selama ini menjadi daerah yang menanggung beban eksploitasi sumber daya alam, termasuk dampak sosial dan ekologis dari aktivitas industri. Namun, ketika manfaat pembangunan hendak didistribusikan, masyarakat di wilayah tersebut justru kembali terpinggirkan.

“Tanah kami dihisap, ruang hidup kami dikorbankan, tetapi fasilitas publik justru dibangun jauh dari wilayah yang paling lama memikul konsekuensi pembangunan. Ini ironi sekaligus bentuk nyata ketidakadilan struktural,” tegasnya.

LEPA Boeng menilai pemerintah daerah terlalu berorientasi pada kepentingan modal, bukan kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan pembangunan yang memusatkan fasilitas di wilayah tertentu dianggap berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah.

“Ketika wilayah penghasil hanya dijadikan ladang eksploitasi, sementara pusat pelayanan dibangun di lokasi yang lebih strategis secara politik, maka pembangunan bukan lagi soal kesejahteraan, tetapi alat reproduksi ketimpangan,” ujarnya.

Rofindri juga mengkritik narasi pemerataan yang kerap dijadikan alasan oleh pemerintah. Menurutnya, konsep pemerataan tidak bisa dimaknai dengan memusatkan fasilitas di daerah yang sudah berkembang, melainkan menghadirkan layanan dasar di wilayah yang selama ini terpinggirkan.

Ia menegaskan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit seharusnya dibangun lebih dekat dengan masyarakat lingkar tambang, termasuk buruh, petani, nelayan, serta kelompok rentan yang paling terdampak oleh aktivitas industri.

“Rumah sakit harus hadir di tengah masyarakat yang paling membutuhkan, bukan justru dijauhkan dari mereka,” katanya.

LEPA Boeng juga mengingatkan bahwa wilayah Kao memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, pembangunan dinilai harus dikembalikan ke wilayah yang selama ini menjadi sumber utama aktivitas ekonomi tersebut.

“Kao bukan halaman belakang, bukan wilayah buangan. Kao adalah jantung yang memberi napas bagi ekonomi daerah. Jika emas diambil dari Kao, maka keadilan juga harus dibangun di Kao, bukan di tempat lain,” pungkasnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden
Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir
Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 
Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri
Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap
Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026
Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki
Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara
Berita ini 248 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 00:18 WIT

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:18 WIT

Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:27 WIT

Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 

Selasa, 6 Oktober 2026 - 07:04 WIT

Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri

Selasa, 29 September 2026 - 05:02 WIT

Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap

Jumat, 11 September 2026 - 16:27 WIT

Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026

Rabu, 9 September 2026 - 01:16 WIT

Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki

Selasa, 8 September 2026 - 06:50 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT