tajukmalut.com | Kepulauan Sula – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula resmi menetapkan Lasidi Leko dan Andi Muhammad Khairul Akbar alias Puang sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan korupsi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
Penetapan status DPO terhadap kedua tersangka dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kepulauan Sula menerbitkan dua surat resmi, masing-masing Nomor: TAP-40/Q.2.14/Fd.2/01/2026 dan Nomor: TAP-41/Q.2.14/Fd.2/01/2026, tertanggal 12 Januari 2026.
Langkah tersebut diambil lantaran kedua tersangka tidak mengindahkan tiga kali surat panggilan pemeriksaan yang telah dilayangkan penyidik ke alamat sesuai data kependudukan masing-masing.
ADVERTISEMENT
alt="ads" />SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kepulauan Sula, Raimond Chrisna Nita, menegaskan bahwa penetapan DPO tidak akan menghambat proses penegakan hukum yang tengah berjalan.
“Kami akan melakukan upaya tegas dan terukur untuk mencari serta menemukan para tersangka. Status DPO ini tidak menghentikan proses pengusutan perkara tindak pidana korupsi yang sedang kami tangani,” ujar Raimond, Selasa (13/1/2026).
Raimond menjelaskan, setelah proses pemberkasan perkara dinyatakan lengkap (P-21), Kejari Kepulauan Sula akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, meskipun tanpa kehadiran para terdakwa.
Proses tersebut dikenal sebagai persidangan in absentia, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Dalam mekanisme ini, terdakwa dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan pembelaan secara langsung di persidangan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut justru akan merugikan posisi hukum kedua tersangka. Oleh karena itu, Kejari Kepulauan Sula kembali mengimbau agar Lasidi Leko dan Puang segera memenuhi panggilan penyidik dan menyerahkan diri secara kooperatif.
Selain itu, Raimond juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada para DPO.
“Setiap upaya membantu pelarian DPO merupakan tindakan menghalang-halangi proses penyidikan dan dapat dipidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.
Kejari Kepulauan Sula memastikan komitmennya untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi anggaran BTT tersebut hingga ke meja hijau sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan keuangan negara.(red)
