tajukmalut.com | Halmahera Timur – Transmigrasi merupakan bagian integral dari program pembangunan nasional yang yang digadang-gadang mampu mewujudkan pemerataan pembangunan, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi, dan mempererat persatuan bangsa.
Namun absennya kebijakan negara dalam pengembangan transmigrasi membuat masyarakat semakin terseret kedalam kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, dan retaknya modal sosial-budaya.
Hal itu tampak jelas terjadi di Transmigrasi Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsk Maluku Utara, yang terdiri dari SP 1, SP 2, SP4, dan SP 5.
ADVERTISEMENT
alt="ads" />SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua, Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Hamahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta, Ikmal Ali M. Nur mengatajan, menanggapi permasalahan wilayah Transmigrasi di Kecamatan Maba Utara tersebut, IKPM-HT menggandeng Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK), Universitas Gadjah Mada (UGM) mengelar dialog dengan menghadirkan Pemerintah Daerah (Pemda) Haltim dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Haltim.
“Berdasarkan hasil penelitian PSPK Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa kawasan trasnmigrasi Patlean, Kecamatan Maba Utara berada dalam kondisi stagnan secara insfrastruktur, sosial-ekonomi, kelembagaan melemah, dan pemanfaatan belum meksimal,” kata, Ikmal.
Lebih lanjut, Ikmal mengatakan, wilayah Transmigrasi di Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Haltim, meskipun disebut masih ada peluang pengembangan kawasan transmigrasi UPT Patlean Maba Utara, hal itu sulit tercapai jika kebijakan Negara belum berpihak kepada masyarakat transmigrasi.
“Dialog yang akan digelar oleh IKPM-HT dan PSPK UGM Yogyakarta, tidak sekadar membuka ulang lembar hasil penelitian, lebih dari itu untuk mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan yang berkeadilan,” ungkapnya.
Ia juga menanbahkan, dialog publik akan digelar pada Selasa, 13 Januari 2026, bertempat di Gedung Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada.
Dialog ini turut mengundang secara langsung Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten.
“Kehadiran Pemda Haltim tentu penting bagi nasib pembangunan kawasan Maba Utara yang selama ini kurang mendapat perhatian serius,” pungkasnya.(red)
