Soroti Ketimpangan Transmigrasi di Haltim, IKPM-HT dan PSPK UGM Bakal Geral Dialog

Sabtu, 10 Januari 2026 - 12:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Timur – Transmigrasi merupakan bagian integral dari program pembangunan nasional yang yang digadang-gadang mampu mewujudkan pemerataan pembangunan, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi, dan mempererat persatuan bangsa.

Namun absennya kebijakan negara dalam pengembangan transmigrasi membuat masyarakat semakin terseret kedalam kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, dan retaknya modal sosial-budaya.

Hal itu tampak jelas terjadi di Transmigrasi Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsk Maluku Utara, yang terdiri dari SP 1, SP 2, SP4, dan SP 5.

Ketua, Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Hamahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta, Ikmal Ali M. Nur mengatajan, menanggapi permasalahan wilayah Transmigrasi di Kecamatan Maba Utara tersebut, IKPM-HT menggandeng Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK), Universitas Gadjah Mada (UGM) mengelar dialog dengan menghadirkan Pemerintah Daerah (Pemda) Haltim dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Haltim.

“Berdasarkan hasil penelitian PSPK Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa kawasan trasnmigrasi Patlean, Kecamatan Maba Utara berada dalam kondisi stagnan secara insfrastruktur, sosial-ekonomi, kelembagaan melemah, dan pemanfaatan belum meksimal,” kata, Ikmal.

Lebih lanjut, Ikmal mengatakan, wilayah Transmigrasi di Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Haltim, meskipun disebut masih ada peluang pengembangan kawasan transmigrasi UPT Patlean Maba Utara, hal itu sulit tercapai jika kebijakan Negara belum berpihak kepada masyarakat transmigrasi.

“Dialog yang akan digelar oleh IKPM-HT dan PSPK UGM Yogyakarta, tidak sekadar membuka ulang lembar hasil penelitian, lebih dari itu untuk mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan yang berkeadilan,” ungkapnya.

Ia juga menanbahkan, dialog publik akan digelar pada Selasa, 13 Januari 2026, bertempat di Gedung Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada.

Dialog ini turut mengundang secara langsung Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten.

“Kehadiran Pemda Haltim tentu penting bagi nasib pembangunan kawasan Maba Utara yang selama ini kurang mendapat perhatian serius,” pungkasnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!
Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128
Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara
Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan
SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”
Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman
BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN
Dana Disebut Sudah Tersedia Sejak 8 September, Mengapa Jasa Pelayanan RSUD Weda Masih Ditahan?
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 04:29 WIT

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!

Rabu, 30 September 2026 - 11:28 WIT

Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128

Rabu, 30 September 2026 - 10:17 WIT

Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara

Rabu, 30 September 2026 - 03:13 WIT

Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan

Senin, 28 September 2026 - 11:05 WIT

SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”

Senin, 28 September 2026 - 11:00 WIT

Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman

Minggu, 27 September 2026 - 08:39 WIT

BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN

Minggu, 27 September 2026 - 08:34 WIT

Dana Disebut Sudah Tersedia Sejak 8 September, Mengapa Jasa Pelayanan RSUD Weda Masih Ditahan?

Berita Terbaru