tajukmalut.com | Ternate — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara, polemik internal organisasi kembali mencuat. Mantan pengurus HIPMI Malut, Rafik Kailul, secara terbuka mempertanyakan langkah Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI yang kembali mendorong pelaksanaan musyawarah baru, padahal sebelumnya telah dua kali digelar Musyawarah Daerah (Musda) dalam satu periode kepengurusan.
Menurut Rafik, situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kader dan pengusaha muda di Maluku Utara. Ia menilai BPP perlu memberikan penjelasan secara terbuka terkait alasan tidak diakuinya hasil dua Musda sebelumnya yang telah melahirkan ketua umum terpilih.
“BPP harus menjelaskan kepada kami mengapa dua Musda sebelumnya dianggap tidak sah. Musda pertama yang memenangkan Rio C. Pawane tidak diakui, begitu pula Musda kedua yang memenangkan Firdaus Amir,” ujar Rafik.
Ia menjelaskan, pada dua agenda Musda sebelumnya, seluruh tahapan organisasi telah berjalan dan para kandidat bahkan telah mengeluarkan biaya besar untuk mengikuti proses pencalonan.
“Para kandidat sudah menyetor uang pendaftaran hingga ratusan juta rupiah, tetapi proses itu berakhir tanpa kejelasan dan tanpa pelantikan. Sekarang justru muncul lagi agenda Musdalub ketiga,” katanya.
Rafik juga menyoroti penunjukan Mohdar Bailusy sebagai bagian dari tim caretaker yang ditugaskan BPP untuk mempersiapkan Musdalub. Menurutnya, Mohdar sebelumnya merupakan Koordinator Steering Committee (SC) pada Musda pertama yang juga berakhir tanpa pelantikan ketua terpilih.
“Pada Musda pertama, Mohdar adalah koordinator SC. Artinya, proses sebelumnya juga gagal menghasilkan kepengurusan definitif. Tapi sampai hari ini tidak ada penjelasan kepada publik maupun kader mengenai alasan hasil Musda tersebut diabaikan,” tegas Rafik.
Ia menambahkan, Musda pertama yang memenangkan Rio C. Pawane bahkan dihadiri langsung oleh Ketua OKK BPP HIPMI, sementara Musda kedua yang memenangkan Firdaus Amir turut dihadiri Ketua Umum BPP HIPMI.
“Kalau dua Musda itu dihadiri langsung oleh petinggi BPP, lalu mengapa hasilnya tidak pernah diakomodasi? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada seluruh kader HIPMI Maluku Utara,” lanjutnya.
Rafik berharap BPP HIPMI maupun tim caretaker dapat memberikan klarifikasi resmi agar polemik berkepanjangan ini tidak semakin merusak soliditas organisasi dan kepercayaan kader terhadap mekanisme organisasi.
“Kami hanya meminta transparansi dan kepastian organisasi. Jangan sampai kader merasa proses demokrasi di HIPMI justru kehilangan arah,” pungkasnya.(red)
