tajukmalut.com | Halmahera Utara-Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari, meminta DPRD Halmahera Utara, terlebih khusus anggota DPRD dari Dapil Kao–Malifut, bersikap tegas dan memastikan pihak PT. NHM hadir dalam agenda hearing bersama GEMPUR KAO pada 26 Agustus 2026.
Menurut Mesak, kesepakatan hearing tersebut harus menjadi ruang politik untuk membongkar substansi persoalan, bukan sekadar seremoni kelembagaan. DPRD dipilih rakyat bukan untuk menjadi perpanjangan kepentingan korporasi, melainkan untuk memastikan kepentingan rakyat diperjuangkan di hadapan siapa pun, termasuk perusahaan besar.
“Tanggal 26 Agustus adalah ujian sederhana bagi DPRD, apakah mau berdiri bersama rakyat atau sekadar menjadi penonton ketika kepentingan korporasi berhadapan dengan kepentingan masyarakat. Khusus anggota DPRD Dapil Kao–Malifut, jangan hanya hadir secara administratif. Tunjukkan keberpihakan secara politik,” tegas Mesak Habari.
SMIT juga meminta PT. NHM menghadirkan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, bukan sekadar perwakilan yang datang untuk membaca pernyataan normatif. Persoalan yang menyangkut masyarakat harus dijawab dengan data, fakta dan keterbukaan, bukan dengan narasi di media.
Persoalan ini tidak boleh ditempatkan semata-mata sebagai sengketa administratif atau hubungan antara pemerintah dan perusahaan. Ada kepentingan rakyat yang lebih besar.tambah Mesak
Olehnya itu, hearing 26 Agustus harus menjadi ruang untuk menguji secara terbuka berbagai persoalan yang dipersoalkan masyarakat, termasuk data, kebijakan, kewajiban perusahaan serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
SMIT menegaskan, DPRD harus menjadi alat kontrol rakyat terhadap kekuasaan, bukan alat legitimasi bagi kekuatan modal. PT. NHM juga harus menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan hadir dan membuka ruang dialog.
“Hearing ini bukan panggung untuk mencari siapa yang paling keras berbicara. Ini ruang untuk mencari kebenaran, membuka data, menguji argumentasi dan menemukan jalan penyelesaian. Semakin pihak-pihak terkait menghindar, semakin besar ruang bagi spekulasi publik. Karena itu, hadir, buka data dan selesaikan persoalan secara terbuka,” tegas Mesak.
Mesak berharap seluruh pihak menahan diri dan menjadikan agenda 26 Agustus sebagai momentum penyelesaian persoalan secara terbuka, rasional dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
DPRD dipilih untuk membela kepentingan rakyat dan Rakyat berhak atas data, transparansi dan penyelesaian yang adil.tutup Ketua SMIT.(red)
