DKP Haltim Respon Positif Perda Pemberdayaan Nelayan Kecil, Sejalan Dengan Komitmen Pemda

Minggu, 23 Agustus 2026 - 13:25 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Timur – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Maluku Utara dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Haltim, merspon baik atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Ranperda tersebut, insiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, sebagai payung hukum untuk meningkatkan kesejatraan, kapasitas usaha, dan kepastian bagi nelayan kecil di Kabupaten Haltim.

Ranperda tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil telah diketok oleh DPRD Kabupaten Haltim menjadi Peraturan Daerah (Perda) bersamaan dengan dua Ranperda lainya yakni Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dan Ranperda tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala DKP Halmahera Timur, Mahuba Tuheteru mengatakan, Pemerintah Daerah Haltim mersepon baik insiatif DPRD Haltim dalam mendorong produk daerah, salah satunya Raneprda tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil yang telah disahkan menjadi Perda baru-baru ini.

“Pada prinsipnya, DKP Haltim menyambut baik terhadap Perda tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten Haltim. Maka, kita akan berkolabirasi bersama DPRD untuk sosialisasikan produk hukum daerah itu,” ujar, Mahuba ketika dihubungi wartawan Ternatehariini.com, Minggu 23 Agustus 2026.

Selain memberikan respon positif terhadap Perda tersebut, lanjut Mahuba. Selaku Pemerintah Daerah Haltim memberikan apresiasi terhadap insiatif Ranperda tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil yang diusulkan oleh DPRD Haltim yang tekah disahkan sebagai Perda.

“Aturan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah Haltim dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat pesisir di wilayah Haltim,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, Perda ini akan berdampak untuk meningkatkan taraf hidup, melindungi usaha perikanan dari resiko kerugian, serta memberikan akses bantuan sarana, modal dan teknologi penangkapan ikan yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan Haltim, dalam rangka mensosialisasikan Perda tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil di tengah-tengah masyarakat. Jadi poinnya, adalah Perda sangat mendukung karena sejalan dengan komitmen Pemda Haltim,” pungkasnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

Usai Periksa Kadis LH dan Menantu Bupati Halut, CPH Desak Polda Malut Segera Tetapkan Tersangka Proyek Rp6,7 Miliar
Menatap Bupati Cup 2026, Kecamatan Bacan Teken Kontrak Kepelatihan dan Gelar Seleksi 3 Hari
Wakil Bupati Haltim Buka Pelatihan Wirausaha Muda Pramuka Penegak
Kasihan…!!! Di Pusat Pemerintahan Halmahera Selatan, Janda 5 Anak Hidup Tak Layak, Warga Desak Pemerintah Buka Mata
Ir. Muhdin: Negeri, Kuasa, dan Kapita Muda
Wakil Bupati Sampaikan Jawaban Bupati Atas Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Perubahan APBD 2026
Warga Moti Meninggal, HMI Soroti Buruknya Layanan Kesehatan
Soroti Tenaga Kerja, DPRD Haltim RDP Bersama Antam Group
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 13:14 WIT

Usai Periksa Kadis LH dan Menantu Bupati Halut, CPH Desak Polda Malut Segera Tetapkan Tersangka Proyek Rp6,7 Miliar

Selasa, 8 September 2026 - 10:38 WIT

Menatap Bupati Cup 2026, Kecamatan Bacan Teken Kontrak Kepelatihan dan Gelar Seleksi 3 Hari

Sabtu, 5 September 2026 - 15:51 WIT

Kasihan…!!! Di Pusat Pemerintahan Halmahera Selatan, Janda 5 Anak Hidup Tak Layak, Warga Desak Pemerintah Buka Mata

Kamis, 3 September 2026 - 06:17 WIT

Ir. Muhdin: Negeri, Kuasa, dan Kapita Muda

Rabu, 26 Agustus 2026 - 12:17 WIT

Wakil Bupati Sampaikan Jawaban Bupati Atas Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Perubahan APBD 2026

Selasa, 25 Agustus 2026 - 16:49 WIT

Warga Moti Meninggal, HMI Soroti Buruknya Layanan Kesehatan

Selasa, 25 Agustus 2026 - 16:45 WIT

Soroti Tenaga Kerja, DPRD Haltim RDP Bersama Antam Group

Senin, 24 Agustus 2026 - 12:17 WIT

Warga Desa Bobo Desak Inspektorat Audit Kades Bobo, Diduga Dana Desa Tak Transparan

Berita Terbaru