Oleh: Redaksi
Sejak awal kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, istilah Agromaritim menjadi mantra pembangunan baru di Kabupaten Halmahera Selatan. Visi tersebut diperkenalkan sebagai paradigma pembangunan yang menjadikan sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan ekonomi pesisir sebagai fondasi utama transformasi daerah.
Secara konseptual, gagasan ini nyaris sempurna. Halmahera Selatan memang memiliki semua prasyarat geografis untuk menjadi daerah agromaritim. Wilayah lautnya jauh lebih luas dibanding daratan, memiliki ratusan pulau, garis pantai panjang, potensi perikanan tangkap yang besar, lahan pertanian yang luas, serta posisi strategis dalam jalur perdagangan kawasan timur Indonesia. Bahkan berbagai forum akademik dan kebijakan daerah terus menempatkan agromaritim sebagai arah pembangunan masa depan Halmahera Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun pertanyaannya sederhana: sejauh mana visi tersebut telah menjelma menjadi kenyataan?
Hingga pertengahan 2026, publik masih lebih banyak mendengar narasi daripada menyaksikan hasil yang konkret. Agromaritim hadir dalam pidato, seminar, apel gabungan, dan dokumen perencanaan. Tetapi di tingkat akar rumput, nelayan masih bergulat dengan persoalan klasik; akses pasar yang terbatas, rantai distribusi yang mahal, minimnya fasilitas penyimpanan ikan, rendahnya kapasitas pengolahan hasil laut, serta ketergantungan pada tengkulak. Petani pun belum sepenuhnya keluar dari persoalan produktivitas, konektivitas, dan akses pembiayaan.
Ironisnya, ketika daerah berbicara tentang agromaritim, arah ekonomi kawasan justru semakin didominasi oleh sektor ekstraktif dan industri tambang. Dalam praktik pembangunan nasional, hilirisasi mineral menjadi arus utama investasi yang menyedot perhatian negara dan pasar. Bahkan pemerintah pusat terus mempercepat proyek-proyek hilirisasi bernilai ratusan triliun rupiah.
Situasi ini menimbulkan paradoks pembangunan. Di satu sisi pemerintah daerah mengusung agromaritim sebagai identitas ekonomi. Di sisi lain, struktur ekonomi regional bergerak mengikuti logika pertambangan dan industrialisasi ekstraktif. Akibatnya, agromaritim berpotensi menjadi slogan yang kalah bersaing dengan realitas investasi yang berkembang di lapangan.
Lebih jauh lagi, visi besar tersebut tampaknya masih menghadapi persoalan mendasar berupa lemahnya integrasi antar sektor dan rendahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sebuah kajian terbaru bahkan mencatat bahwa pembangunan agromaritim di Halmahera Selatan masih terkendala koordinasi lintas sektor, minimnya sinergi kelembagaan, serta belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Padahal pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan maritim dan pertanian modern tidak hanya ditentukan oleh visi politik, tetapi juga oleh keberanian membangun ekosistem ekonomi yang utuh. Mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, teknologi, hingga akses pasar global.
Di sinilah letak persoalan utama Halmahera Selatan hari ini. Agromaritim masih lebih dekat dengan konsep dibanding implementasi. Ia terdengar megah dalam dokumen perencanaan, tetapi belum cukup terasa dalam peningkatan pendapatan nelayan, petani, dan masyarakat pesisir.
Bukan berarti visi tersebut gagal. Justru sebaliknya, agromaritim tetap merupakan pilihan paling rasional bagi masa depan Halmahera Selatan sebagai daerah kepulauan. Namun tanpa indikator keberhasilan yang jelas, program yang terukur, investasi yang konsisten, serta keberpihakan anggaran yang nyata, visi tersebut berisiko mengalami apa yang sering terjadi dalam banyak agenda pembangunan daerah: besar dalam retorika, kecil dalam realisasi.
Agromaritim membutuhkan lebih dari sekadar slogan. Ia memerlukan keberanian untuk mengubah struktur ekonomi daerah, memperkuat hilirisasi hasil perikanan dan pertanian, membangun industri pengolahan berbasis desa, memperluas konektivitas antar pulau, serta memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi ukuran utama keberhasilannya.
Jika tidak, maka agromaritim hanya akan menjadi kata indah yang terus diulang dalam pidato resmi, sementara rakyat di pesisir tetap menunggu datangnya perubahan yang dijanjikan.(red)
