Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan

Rabu, 30 September 2026 - 03:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Ternate – Himpunan Pelajar Mahasiswa Halmahera Selatan (HIPMA Halsel) Jabodetabek-Banten mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara mengusut dugaan penggunaan material galian C ilegal pada proyek pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo di Kecamatan Gane Barat Utara, Halmahera Selatan.

Desakan itu disampaikan Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten, Sahdan Abjan, pada Rabu (30/9/2026).

Sahdan yang juga putra Desa Samo itu menyebut, material berupa pasir dan batu yang digunakan dalam proyek tersebut diduga diambil dari Sungai Desa Samo (Ake Samo) dan Sungai Desa Fulai tanpa mengantongi izin resmi.

“Material diambil dari sungai tanpa dasar hukum yang jelas, kemudian dikomersialkan untuk proyek. Pengambilan material di sungai tanpa izin berpotensi merusak ekosistem, mengubah aliran air, dan membahayakan warga sekitar,” ujar Sahdan.

Adapun proyek yang disorot yakni pembangunan ruas jalan Desa Dehepodo – Desa Gumira Saketa-Dehepodo yang dikerjakan CV Hijrah Bangun Utama dengan nilai kontrak Rp11.096.011.508 dan pembangunan Jembatan Akedolik Saketa-Dehepodo senilai sekitar Rp12,98 miliar. Kedua proyek tersebut bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara dan dikerjakan oleh CV Adiguna Sarana.

HIPMA menilai penggunaan material yang belum jelas legalitasnya tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kualitas konstruksi dan pertanggungjawaban anggaran negara.

“Anggaran rakyat harus dikerjakan dengan standar tertinggi, bukan dengan material ilegal yang merugikan negara dan lingkungan,” tegas Sahdan.

Menurutnya, praktik pengambilan galian C tanpa izin dapat dijerat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Atas temuan itu, HIPMA Halsel mendesak Dirreskrimsus Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Reinhard Habonaran Nainggolan, untuk menyelidiki sumber material proyek dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pemilik CV Hijrah Bangun Utama, CV Adiguna Sarana, serta Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara.

Mereka juga meminta Kementerian PUPR memberikan sanksi administrasi hingga mencopot Plt Kepala BWS Maluku Utara yang dinilai lalai dalam fungsi pengawasan.

“Harus ada efek jera bagi semua pihak yang terlibat, baik rekanan, pemasok galian C ilegal, maupun PPK. Aparat penegak hukum wajib memastikan anggaran negara tidak habis untuk bangunan yang dibangun dengan material ilegal dan berisiko cepat rusak,” pungkasnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA
Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum
Berita ini 194 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 11:37 WIT

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIT

Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:21 WIT

Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:18 WIT

Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT