Krisis Air Bersih di Jikotamo Dusun Timur, Abrasi Sungai Ake Buton Ancam Akses Jalan Rumah Sakit Obi, Ketua Fraksi Golkar DPRD Halsel Minta BPBD dan PDAM Bertindak Cepat

Selasa, 3 Februari 2026 - 12:40 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Selatan- Momentum reses masa sidang pertama DPRD Halmahera Selatan berubah menjadi ruang pengaduan krisis. Di hadapan wakil rakyat, warga Jikotamo Dusun Timur menyuarakan jeritan yang selama ini terabaikan: krisis air bersih yang tak kunjung ditangani secara serius. Air layak konsumsi semakin sulit, sementara janji solusi terus menguap tanpa jejak nyata.

Halmahera Selatan kembali dipertontonkan pada wajah klasik pembiaran negara. Di saat pemerintah sibuk dengan laporan dan seremonial, warga Jikotamo Dusun Timur justru bergulat dengan krisis air bersih yang kian akut. Air layak konsumsi menjadi barang mewah, sementara jerigen dan sumur darurat menjadi penopang hidup harian masyarakat.

Di waktu yang sama, abrasi Sungai Ake Buton Desa Buton Kecamatan Obi terus menggerus badan sungai dan mengancam ambruknya rumah warga, akses jalan menuju Rumah Sakit Obi—satu-satunya jalur vital layanan kesehatan rujukan bagi warga Obi dan sekitarnya. Jika akses ini putus, maka keselamatan nyawa dipertaruhkan. Ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan soal tanggung jawab negara atas hak dasar warga.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan Rustam Ode Nuru menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh diperlakukan sebagai rutinitas musiman. Ia mendesak BPBD dan PDAM untuk bertindak cepat, terukur, dan berani, bukan sekadar menunggu laporan kerusakan menjadi arsip.

“BPBD harus segera melakukan mitigasi darurat abrasi, sementara PDAM wajib memastikan pasokan air bersih bagi warga Jikotamo Dusun Timur. Jangan tunggu korban,” tegasnya.

Ia juga mengkritik lambannya respons lintas OPD yang terkesan saling melempar tanggung jawab. Menurutnya, krisis air bersih dan ancaman abrasi adalah alarm keras kegagalan koordinasi.

“Jika akses rumah sakit terputus dan warga tetap tanpa air bersih, maka yang runtuh bukan hanya jalan dan sungai, tapi kepercayaan publik,” ujarnya.

Fraksi Golkar DPRD Halsel meminta langkah darurat segera: perbaikan dan pemasangan jaringan distribusi air bersih, pemasangan bronjong/talud penahan abrasi, serta rencana teknis permanen yang jelas dengan tenggat waktu. Pemerintah daerah diingatkan agar berhenti mengelola krisis dengan rapat, dan mulai menyelesaikannya dengan tindakan nyata di lapangan.

Warga menunggu, waktu berjalan, dan abrasi tidak pernah menunggu keputusan. Jika pemerintah masih abai, sejarah akan mencatat bahwa krisis ini bukan karena alam semata, melainkan karena kelalaian yang dipelihara

Menanggapi hal itu, Direktur PDAM Soleman Bobote via Whatssap membenarkan hal tersebut dan dengan serius akan melakukan penanganan dengan sesegara mungkin dalam waktu.

“Iya benar adanya lokasi itu terjadi kekuarangan pasokan air. kami suda ada program kerja di tahun ini Dan dalam wakut dekat team teknis kami akan segera ke lokasi untuk melakukan pekerjaan pemasangan pompa boster untuk peningkatan tekanan. Alahamdulilah dari PLN juga sudah selesai melakukan pemasangan gardu listrik untuk pembangkit pompa boster.“

Sementara itu kepala BPBD yang dihubungi awak media kami belum memberikan tanggapan dan komentar apapun hingga berita ini diterbitkan.

Warga Desa Buton saat ini menunggu, waktu berjalan, dan abrasi tidak pernah menunggu keputusan. Jika pemerintah masih abai, sejarah akan mencatat bahwa krisis ini bukan karena alam semata, melainkan karena kelalaian yang dipelihara.(red)

Komentar

Berita Terkait

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!
Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128
Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara
Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan
SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”
Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman
BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN
Dana Disebut Sudah Tersedia Sejak 8 September, Mengapa Jasa Pelayanan RSUD Weda Masih Ditahan?
Berita ini 153 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 04:29 WIT

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!

Rabu, 30 September 2026 - 11:28 WIT

Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128

Rabu, 30 September 2026 - 10:17 WIT

Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara

Rabu, 30 September 2026 - 03:13 WIT

Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan

Senin, 28 September 2026 - 11:05 WIT

SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”

Senin, 28 September 2026 - 11:00 WIT

Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman

Minggu, 27 September 2026 - 08:39 WIT

BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN

Minggu, 27 September 2026 - 08:34 WIT

Dana Disebut Sudah Tersedia Sejak 8 September, Mengapa Jasa Pelayanan RSUD Weda Masih Ditahan?

Berita Terbaru