tajukmalut.com Halmahera Selatan, 19 April 2025 — Dugaan praktik tekanan politik yang dilakukan oleh oknum tim sukses kepala daerah kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan. Sejumlah kepala desa yang saat ini berstatus sebagai pejabat sementara (Pj) atau menunggu pelantikan definitif, dilaporkan mendapat tekanan dan arahan politik dari pihak yang mengaku sebagai bagian dari tim sukses bupati.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa ada sebagaian orang diberi iming-iming pelantikan sebagai kepala desa definitif, tentunya dengan syarat kepentingan politik tertentu.
“Beberapa kepala desa mendapat pesan dan telepon dari orang-orang yang mengaku tim sukses. Mereka dijanjikan segera dilantik jika bersedia ikut arahan politik tertentu,” ungkap salah satu sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Situasi ini memicu kekhawatiran akan tercemarnya proses pemerintahan desa oleh kepentingan politik praktis. Padahal, pelantikan kepala desa seharusnya didasarkan pada hasil pemilihan serta mekanisme administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Praktik semacam ini dinilai sebagai bentuk intervensi politik yang mencederai prinsip netralitas pemerintah desa dan mengganggu stabilitas pelayanan publik di tingkat lokal.
Selain itu, beberapa kepala desa yang diduga terlibat dalam berbagai persoalan hukum dan penyalahgunaan wewenang, kini dikabarkan “kebal” dari proses evaluasi karena diduga berlindung di bawah pengaruh dan perlindungan tim sukses bupati.
Informasi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa kepala desa tersebut mestinya telah menjalani evaluasi dan sanksi karena laporan pelanggaran, mulai dari dugaan penyelewengan dana desa hingga tindakan sewenang-wenang dalam pelayanan masyarakat.
Namun hingga kini, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah.
“Sudah banyak laporan warga, tapi tidak ada tindak lanjut. Semua tahu dia dekat dengan orang-orang kuat, termasuk tim sukses bupati. Jadi seolah tidak tersentuh,” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menimbulkan kekecewaan publik, karena memperlihatkan bagaimana praktik kekuasaan bisa menjadi tameng bagi individu yang mestinya bertanggung jawab secara hukum dan moral.
Pengamat pemerintahan desa menilai bahwa tindakan pembiaran terhadap kepala desa bermasalah hanya akan menciptakan preseden buruk bagi tata kelola desa.
Pengamat menilai bahwa tindakan pembiaran terhadap kepala desa bermasalah hanya akan menciptakan preseden buruk bagi tata kelola desa.
“Kalau kepala desa yang jelas-jelas bermasalah bisa tetap menjabat hanya karena dilindungi oleh tim sukses, itu berarti hukum tunduk pada kekuasaan. Ini mencederai prinsip keadilan dan demokrasi desa” ungkapnya. (red)
