Kebijakan Pendidikan Gratis Bupati Halmahera Selatan Dinilai Tebang Pilih, LPK Binari Halsel Luput dari Perhatian

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 01:41 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Selatan – 2 Agustus 2025 Kebijakan pendidikan gratis yang digagas Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, dinilai belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Program yang digadang-gadang untuk meningkatkan akses pendidikan itu dianggap masih bersifat tebang pilih, karena hanya menyasar lembaga pendidikan tertentu yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.

Dari hasil penelusuran tajukmalut.com, salah satu lembaga pendidikan formal di Halmahera Selatan, yakni LPK Binari, hingga kini sama sekali belum tersentuh program hibah pendidikan dari Pemerintah Daerah. Padahal, lembaga ini telah bertahun-tahun aktif mencetak generasi muda Halsel di bidang keterampilan komputer.

“Sejak berdiri, LPK Binari belum pernah mendapat dukungan berupa beasiswa maupun bantuan sarana-prasarana pendidikan dari Pemda. Padahal, kontribusinya terhadap peningkatan kualitas SDM di Halsel sangat nyata,” ungkap salah satu sumber internal.

Kondisi ini kontras dengan sejumlah perguruan tinggi dan yayasan pendidikan yang disebut-sebut mendapat perhatian lebih dari Pemda Halsel, di antaranya Universitas Nurul Hasan (UNSAN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Alkhairaat (STAIA).

Sejumlah siswa LPK Binari yang ditemui media juga menyuarakan kekecewaannya. Mereka mengaku harus menanggung biaya sendiri tanpa adanya bantuan beasiswa sebagaimana mahasiswa di perguruan tinggi lain di Halsel.

“Kami ingin sekali ikut program 1 tahun, tapi karena biaya terbatas, akhirnya hanya bisa ambil program 3 bulan. Sementara teman-teman yang kuliah di kampus lain bisa dapat beasiswa dari pemerintah,” tutur salah seorang pelajar LPK Binari yang enggan disebutkan namanya.

Para pelajar berharap, pemerintah daerah lebih bijak dan adil dalam menyalurkan hibah pendidikan. Menurut mereka, kebijakan ini seharusnya menyentuh semua lembaga pendidikan formal, tanpa memandang relasi politik atau kekuasaan.

“Kami hanya minta pemerintah lebih arif. Jangan sampai program pendidikan gratis ini hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara lembaga lain yang juga berkontribusi untuk daerah justru diabaikan,” tutup pelajar tersebut.(red)

Komentar

Berita Terkait

Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat
Persiapan Diklat Laskar Gerindra Malut Terus Dimatangkan
HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!
Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128
Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara
Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan
SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”
Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman
Berita ini 195 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:18 WIT

Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat

Senin, 5 Oktober 2026 - 12:20 WIT

Persiapan Diklat Laskar Gerindra Malut Terus Dimatangkan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 04:29 WIT

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!

Rabu, 30 September 2026 - 10:17 WIT

Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara

Rabu, 30 September 2026 - 03:13 WIT

Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan

Senin, 28 September 2026 - 11:05 WIT

SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”

Senin, 28 September 2026 - 11:00 WIT

Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman

Minggu, 27 September 2026 - 08:39 WIT

BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN

Berita Terbaru

Regional

Persiapan Diklat Laskar Gerindra Malut Terus Dimatangkan

Senin, 5 Okt 2026 - 12:20 WIT