Ketua Pansus DPRD Halsel Beri Klarifikasi Soal Ranperda Persampahan: Butuh Kajian Mendalam dan Tidak Bisa Terburu-buru

Selasa, 30 Desember 2025 - 06:11 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Selatan — Menanggapi aksi Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara terkait percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Sampah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Persampahan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Refaldy Rahman Abae, memberikan klarifikasi resmi.

Refaldy menegaskan bahwa DPRD, khususnya Pansus Persampahan, tidak mengabaikan persoalan pengelolaan sampah. Namun, menurutnya, pembentukan peraturan daerah tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena membutuhkan kajian komprehensif dan multidisipliner, terutama menyangkut aspek sanksi (punishment) yang akan diberlakukan kepada masyarakat.

“Ranperda persampahan ini tidak bisa dipandang sederhana. Ada banyak hal yang perlu dibenahi dan dikaji secara mendalam, terutama terkait ketentuan sanksi agar tidak justru memberatkan masyarakat,” ujar Refaldy.

Refaldy menekankan bahwa persoalan sampah bukan semata isu lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, kebudayaan, dan psikologis masyarakat Halmahera Selatan. Oleh karena itu, regulasi yang dibentuk harus benar-benar kontekstual dan tepat sasaran.

“Menurut hemat saya, sampah bukan hanya soal kebersihan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kebudayaan. Karena itu, pendekatan normatif saja tidak cukup, perlu penyesuaian dengan karakter dan kebiasaan masyarakat Halmahera Selatan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Pansus tidak ingin Perda yang dihasilkan justru menyulitkan masyarakat dalam praktik tata kelola persampahan sehari-hari.

Lebih lanjut, Refaldy menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan peraturan daerah terdapat tahapan-tahapan formal yang harus dilalui sesuai mekanisme legislasi daerah. Saat ini, Ranperda Persampahan masih berada pada tahap pembahasan Pansus, sebelum nantinya disahkan, diundangkan, dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Ia juga merujuk pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Pasal 79 ayat (10) huruf (a), yang menyebutkan bahwa masa kerja Panitia Khusus Ranperda paling lama satu tahun. Hingga saat ini, Pansus Persampahan baru berjalan sekitar enam bulan, sehingga masih berada dalam koridor waktu yang sah secara kelembagaan.

Dalam rangka memperkaya substansi Ranperda, Pansus Persampahan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Focus Group Discussion (FGD) dengan leading sector terkait serta melibatkan masyarakat secara langsung.

“Kami justru ingin melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara luas, karena isu persampahan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Partisipasi publik menjadi kunci agar Perda ini benar-benar implementatif,” kata Refaldy.

Ia menilai, terdapat beberapa ketentuan dalam Ranperda yang saat ini masih dinilai kurang sesuai dengan kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat Halmahera Selatan, sehingga perlu dilakukan pembobotan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Refaldy menutup klarifikasinya dengan menegaskan bahwa persoalan persampahan bukan hanya isu lokal, melainkan telah menjadi isu global dan internasional yang menuntut keseriusan, kehati-hatian, serta perencanaan matang dalam penyusunan kebijakan.(red)

> **“Karena ini isu besar dan strategis, saya selaku Ketua Pansus tidak ingin main-main. Kami ingin menghasilkan Perda yang adil, aplikatif, dan berpihak pada masyarakat,”** pungkasnya.

Komentar

Berita Terkait

Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur
HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange
Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
Berita ini 101 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 00:28 WIT

Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur

Senin, 16 November 2026 - 01:32 WIT

HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange

Minggu, 15 November 2026 - 11:37 WIT

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Kamis, 5 November 2026 - 11:40 WIT

Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT