tajukmalut.com | Halmahera Selatan, 16 Juni 2025 — Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Halmahera Selatan mendesak Pemerintah Daerah untuk bersikap adil dalam mendistribusikan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang mencapai Rp347 miliar pada tahun anggaran 2025. Dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, Fraksi Golkar meminta agar 35 persen dari total DBH pertambangan tersebut dialokasikan khusus untuk pembangunan di Pulau Obi.
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Rustam Ode Nuru, anggota DPRD Halsel dari Fraksi Golkar, yang menilai bahwa alokasi anggaran ke Obi masih jauh dari proporsional jika dibandingkan dengan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
“Pulau Obi adalah salah satu penyumbang terbesar DBH pertambangan di Halmahera Selatan, tetapi hanya menerima kucuran anggaran sekitar Rp31,6 miliar. Ini tidak sebanding dengan Rp347 miliar yang masuk dari DBH pertambangan. Kami meminta agar 35 persen atau sekitar Rp121 miliar dari dana tersebut diberikan kepada Obi sebagai bentuk keadilan fiskal,” tegas Rustam dalam forum paripurna yang digelar Senin (16/6/2025).
ADVERTISEMENT
alt="ads" />SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi Golkar juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di Pulau Obi yang dinilai masih jauh dari memadai. Meskipun menjadi wilayah yang paling aktif dalam kegiatan eksploitasi mineral, masyarakat di Obi justru harus menghadapi kondisi jalan rusak, akses terbatas, serta minimnya fasilitas pelayanan dasar.
“Setiap hari warga Obi hanya menghirup udara kotor dari cerobong smelter milik para pemodal, sementara kesejahteraan mereka jauh dari harapan. Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah ini,” lanjut Rustam.
Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, tercatat total DBH untuk Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2025 mencapai Rp425 miliar, di mana Rp347 miliar di antaranya bersumber dari sektor pertambangan. Fraksi Golkar menilai ketimpangan alokasi anggaran telah menjadi isu lama yang belum terselesaikan, dan menyerukan adanya afirmasi khusus untuk daerah penghasil seperti Pulau Obi.
Di akhir penyampaian pandangan fraksi, Golkar tetap menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban APBD 2024, namun dengan sejumlah catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti, terutama dalam hal keadilan distribusi anggaran.(red)
