Direktur HANTAM, menyerukan IUP dan WIUP PT Alngit Raya harus Di cabut. Terbukti Melanggar

Senin, 2 Februari 2026 - 13:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta_ Hantam Malut Menyerukan agar PT ALNGIT RAYA memiliki izin untuk Nikel dalam lingkup Operasi Produksi. Izin ini berlaku,  2012-08-02 hingga 2032-01-23. Konsesi mencakup area seluas 137,10 hektar yang beroperasi di Kab. Halmahera Timur. Harus segera di Cabut, sebab sudah sangat jelas melakukan pelanggaran.

Kali ini, Hantam melakukan sorotan tertuju pada pemanfaatan jalan nasional oleh perusahaan tambang Nikel yang dinilai mengabaikan hak publik atas infrastruktur negara. ketimpangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan korporasi kembali mengemuka di Kabupaten Halmahera Timur .

Direktur HANTAM Malut, Alfatih Soleman, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya aktivitas angkutan tambang yang melintasi jalan nasional oleh PT Alngi Raya, Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya posisi masyarakat dalam mengakses fasilitas umum yang sejatinya dibangun dari dana publik.

“Jalan nasional dibangun dengan uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Namun dalam praktiknya, masyarakat justru harus mengalah ketika kendaraan tambang melintas. Ini menunjukkan adanya ketimpangan yang serius” kata Alfatih.

Alfatih, menegaskan penggunaan tersebut belum didukung oleh izin resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Direktur HANTAM Malut itu menjelaskan bahwa perusahaan tersebut belum mengantongi ijin administratif, yang secara hukum tidak dapat dijadikan dasar sah untuk memanfaatkan jalan negara. Tanpa izin resmi, aktivitas tersebut dinilai melanggar aturan sekaligus merugikan kepentingan publik.

Lebih jauh, Alfatih menilai persoalan ini tidak bisa dipandang semata sebagai pelanggaran teknis, melainkan sebagai gambaran dominasi kepentingan korporasi atas ruang publik. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum disebut turut memperparah situasi.
Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan secara jelas melarang penggunaan jalan nasional untuk kepentingan di luar fungsi umum tanpa izin resmi dari otoritas berwenang.

Namun, lemahnya implementasi aturan dan minimnya sanksi tegas membuat pelanggaran serupa terus berulang.

Hantam Malut mendesak pemerintah melalui Kementrian terkait (ESDM) untuk menghentikan sikap permisif terhadap perusahaan yang menggunakan fasilitas negara secara sepihak.

“Jika terus dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk. Bukan hanya soal jalan, tetapi juga tentang siapa yang sebenarnya berkuasa atas ruang publik di negeri ini,” pungkasnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur
HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange
Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 00:28 WIT

Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur

Senin, 16 November 2026 - 01:32 WIT

HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange

Minggu, 15 November 2026 - 11:37 WIT

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Kamis, 5 November 2026 - 11:40 WIT

Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT