tajukmalut.com | Halmahera Utara, 7 April 2026 — Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Halmahera Utara menyoroti dugaan praktik reses fiktif yang disebut terjadi di Desa Towara, Kecamatan Galela. Dugaan tersebut menyeret pimpinan DPRD Halmahera Utara dan dinilai mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.
KAHMI Halut menyebut, berdasarkan informasi yang dihimpun tim advokasi, kegiatan reses yang secara administratif dilaporkan berlangsung di Towara diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Oknum anggota dewan disebut hanya datang memasang spanduk kegiatan dan mengambil dokumentasi singkat, tanpa ada forum dialog maupun penyerapan aspirasi masyarakat.
“Jika benar demikian, praktik ini berpotensi merugikan hak masyarakat untuk didengar sekaligus menimbulkan pertanyaan atas penggunaan anggaran reses,” ujar perwakilan KAHMI Halut dalam keterangannya.
ADVERTISEMENT
alt="ads" />
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bidang Hukum dan Advokasi KAHMI Halut, Kadafik Sainur, menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, jika terbukti, tindakan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran serius, baik secara etik maupun hukum.
Ia menambahkan, kegiatan reses seharusnya menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, bukan sekadar memenuhi formalitas administratif.
Sebagai tindak lanjut, KAHMI Halut menyatakan tengah menyiapkan laporan pengaduan untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum. Organisasi ini juga mendorong Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan kepolisian setempat agar segera melakukan klarifikasi dan penelusuran atas dugaan tersebut.
Selain itu, KAHMI Halut meminta Badan Kehormatan DPRD Halmahera Utara untuk menindaklanjuti laporan secara objektif dan transparan apabila ditemukan pelanggaran kode etik.
“Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif harus dijaga. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran perlu diproses secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Halmahera Utara terkait dugaan tersebut.(red)
