KAHMI Halut Soroti Dugaan Reses Fiktif di Towara, Sebut Modus “Foto Spanduk” Cederai Mandat Rakyat

Selasa, 7 April 2026 - 06:55 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Utara, 7 April 2026 — Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Halmahera Utara menyoroti dugaan praktik reses fiktif yang disebut terjadi di Desa Towara, Kecamatan Galela. Dugaan tersebut menyeret pimpinan DPRD Halmahera Utara dan dinilai mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.

KAHMI Halut menyebut, berdasarkan informasi yang dihimpun tim advokasi, kegiatan reses yang secara administratif dilaporkan berlangsung di Towara diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Oknum anggota dewan disebut hanya datang memasang spanduk kegiatan dan mengambil dokumentasi singkat, tanpa ada forum dialog maupun penyerapan aspirasi masyarakat.

“Jika benar demikian, praktik ini berpotensi merugikan hak masyarakat untuk didengar sekaligus menimbulkan pertanyaan atas penggunaan anggaran reses,” ujar perwakilan KAHMI Halut dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bidang Hukum dan Advokasi KAHMI Halut, Kadafik Sainur, menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, jika terbukti, tindakan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran serius, baik secara etik maupun hukum.

Ia menambahkan, kegiatan reses seharusnya menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, bukan sekadar memenuhi formalitas administratif.

Sebagai tindak lanjut, KAHMI Halut menyatakan tengah menyiapkan laporan pengaduan untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum. Organisasi ini juga mendorong Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan kepolisian setempat agar segera melakukan klarifikasi dan penelusuran atas dugaan tersebut.

Selain itu, KAHMI Halut meminta Badan Kehormatan DPRD Halmahera Utara untuk menindaklanjuti laporan secara objektif dan transparan apabila ditemukan pelanggaran kode etik.

“Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif harus dijaga. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran perlu diproses secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Halmahera Utara terkait dugaan tersebut.(red)

Komentar

Berita Terkait

Piutang DBH Rp278 Miliar Belum Tuntas, Rustam Ode Nuru: Utang Pemprov Jadi Penghambat Ketahanan Fiskal Halmahera Selatan
Ketua DPD Gerindra Malut Suntik Semangat Kader di Halsel, Pemuda Tani: Gerindra Harus Menang Bersama Rakyat pada 2029
Gerindra Malut Tancap Gas, Sahril Thahir Targetkan Struktur Partai Tuntas Hingga 249 Desa di Halsel
Haryadi Ahmad Pimpin PBSI Malut, Usung Misi Besar Cetak Atlet Berprestasi Nasional
DPD Gerindra Kecam Pemprov Malut Penyelenggaraan MTQ Malut Dilaksanakan di Ruang Bawa Tanah Mesjid Raya Sofifi
Agromaritim: Antara Romantisme Konsep dan Kekosongan Implementasi
Bupati Haltim Hadiri PENAS Petani dan Nelayan di Gorontalo
Fraksi Perjuangan-Demokrat “Kuliti” Kinerja APBD 2025: Anggaran Besar, Dampak ke Rakyat Masih Dipertanyakan
Berita ini 420 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 11:47 WIT

Piutang DBH Rp278 Miliar Belum Tuntas, Rustam Ode Nuru: Utang Pemprov Jadi Penghambat Ketahanan Fiskal Halmahera Selatan

Kamis, 25 Juni 2026 - 01:24 WIT

Ketua DPD Gerindra Malut Suntik Semangat Kader di Halsel, Pemuda Tani: Gerindra Harus Menang Bersama Rakyat pada 2029

Kamis, 25 Juni 2026 - 00:31 WIT

Gerindra Malut Tancap Gas, Sahril Thahir Targetkan Struktur Partai Tuntas Hingga 249 Desa di Halsel

Rabu, 24 Juni 2026 - 14:45 WIT

Haryadi Ahmad Pimpin PBSI Malut, Usung Misi Besar Cetak Atlet Berprestasi Nasional

Senin, 22 Juni 2026 - 07:26 WIT

DPD Gerindra Kecam Pemprov Malut Penyelenggaraan MTQ Malut Dilaksanakan di Ruang Bawa Tanah Mesjid Raya Sofifi

Sabtu, 20 Juni 2026 - 04:07 WIT

Bupati Haltim Hadiri PENAS Petani dan Nelayan di Gorontalo

Kamis, 18 Juni 2026 - 22:14 WIT

Fraksi Perjuangan-Demokrat “Kuliti” Kinerja APBD 2025: Anggaran Besar, Dampak ke Rakyat Masih Dipertanyakan

Selasa, 16 Juni 2026 - 04:15 WIT

HOMPIMPA: Tradisi dan Konsep Penyerahan kepada Tuhan

Berita Terbaru