tajukmalut.com | Halmahera Selatan, 15 Februari 2026 – Tepat satu tahun berdirinya WARKOP (Warung Rakyat Kopi), komunitas diskusi publik ini menggelar dialog terbuka bertajuk “Membaca Ulang Visi Agromaritim BASAM–HELMI”. Forum tersebut menjadi ruang refleksi kritis terhadap arah pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya pada visi agromaritim yang selama ini digaungkan dalam kepemimpinan BASAM–HELMI.
Dialog yang berlangsung dinamis itu menghadirkan tiga pemateri dari unsur pemerintah, legislatif, dan akademisi. Dari unsur pemerintah daerah, hadir Hasbur Somadayo; dari legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru; serta akademisi Universitas Khairun, Dr. Muammil Sunan.
Mewakili pemerintah daerah, Hasbur Somadayo menegaskan bahwa visi agromaritim tetap menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan. Menurutnya, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pembangunan sektor pertanian dan kelautan, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berkomitmen memperkuat visi agromaritim dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi pengangguran dan tantangan fiskal daerah. Efisiensi bukan berarti stagnasi, tetapi penataan ulang agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal sebagai strategi mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan petani.
Sementara itu, Rustam Ode Nuru secara terbuka mengakui masih adanya kendala keuangan daerah yang perlu dibenahi. Ia menyoroti sektor-sektor mendasar yang menurutnya belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek pendistribusian hasil pertanian dan perikanan.
“Masalah kita bukan hanya produksi, tetapi distribusi dan tata kelola keuangan. Ini yang harus diperbaiki jika ingin visi agromaritim benar-benar berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Rustam, perlu ada pembenahan sistem yang terintegrasi agar hasil pertanian dan perikanan dapat memiliki nilai tambah serta akses pasar yang lebih luas.
Dari perspektif akademik, Dr. Muammil Sunan menilai bahwa kesuksesan agromaritim tidak cukup hanya pada narasi visi, tetapi membutuhkan konektivitas antarlembaga dan dukungan infrastruktur yang memadai.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta penguatan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan produksi hingga fasilitas penyimpanan hasil perikanan.
“Tanpa konektivitas antar-OPD dan perencanaan yang kuat, visi agromaritim hanya akan menjadi slogan. Di sinilah peran BAPPEDA harus menjadi leading sector pembangunan,” ungkap Muammil.
Menurutnya, BAPPEDA harus mampu memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama kebijakan yang terintegrasi dan terukur.
Suasana dialog semakin memanas saat sesi tanya-jawab. Ketua BARAH secara tegas menyatakan bahwa visi Agromaritim BASAM–HELMI telah gagal menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Pernyataan tersebut memantik respons beragam dari peserta dialog. Sebagian menganggap kritik tersebut sebagai bentuk evaluasi konstruktif, sementara lainnya menilai bahwa visi tersebut masih dalam proses dan membutuhkan waktu serta konsistensi implementasi.
Dialog publik ini pun menjadi refleksi satu tahun perjalanan WARKOP sebagai ruang diskusi kritis dan partisipatif di Halmahera Selatan. Forum tersebut diharapkan terus menjadi wadah pertukaran gagasan, kontrol sosial, sekaligus penguat demokrasi lokal dalam mengawal arah pembangunan daerah.(red)









