tajukmalut.com | Jakarta – Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adiningsih Mus, menjadi sorotan setelah tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Tak Terduga (BTT) yang diduga merugikan negara sebesar Rp28 miliar.
Direktur DataIndo, Usman Buamona, meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) segera memeriksa Bupati Kepulauan Sula terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut.
“Soal kasus BTT, Bupati Kepulauan Sula juga harus diperiksa. Sebab, korupsi terjadi pada pemerintahan beliau,” ujar Usman, Selasa (6/1/2026).
ADVERTISEMENT
alt="ads" />
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usman menyayangkan bahwa kasus korupsi yang merugikan negara puluhan miliar itu hanya berakhir dengan penetapan tiga tersangka, bukan aktor utama. Ia juga menyebutkan bahwa ada dugaan kuat aliran dana korupsi BTT sebesar Rp10 miliar masuk ke kantong Bupati Kepulauan Sula.
“Kami terima informasi, bahwa selain beberapa oknum yang sudah ditetapkan tersangka, ada dugaan kuat aliran dana Rp10 miliar dari hasil korupsi BTT diterima Fifian Adiningsih Mus,” tutur Usman.
Usman menilai Kejati dan Polda Malut tidak efektif dalam mengungkap kasus korupsi di Kepulauan Sula. Ia menantang Kejati untuk segera memeriksa Bupati Kepulauan Sula, jika tidak, ia akan menghadap ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya tantang Kejati untuk segera layangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Bupati Kepulauan Sula. Jika tidak, dalam waktu dekat saya akan menghadap ketua KPK,” tutup Usman.(red)
