tajukmalut.com | Halmahera Timur – Pencemaran pesisir di desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, oleh aktivitas tambang PT. Alam Raya Abadi (PT. ARA) dan PT. Jaya Abadi Semesta (PT. JAS) dinilai ada pembiaran oleh Pemerintah Daerah Haltim dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Pesisir, LSM Borero Insitute, Asnar Hi. Daud.
Menurut Asmar Hi Daud bahwa dugaan pencemaran di pesisir Subaim diduga kuat berasal dari akrivitas pertambangan PT. ARA dan PT. JAS telah menjadi bukti tentang lemahnya perlindungan Negara terhadap masyarakat pesisir.
“Kerusakan pesisir, sedimentasi berulang, keruhnya sungai, rusaknya mangrove, dan menurunnya hasil tangkapan nelayan adalah bentuk-bentuk nyata dari degradasi sosial-ekologis yang tidak bisa lagi dianggap sebagai insiden biasa, melainkan pola sistematis yang terus dibiarkan,” kata, Asmar pada wartawan, Selasa 25 November 2025.
ADVERTISEMENT
alt="ads" />
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akademisi Universitas Kahirun Ternate ini juga menjelaskan, pelanggaran yang terjadi berulang dan tidak pernah diitindak, karena pencemaran yang terjadi di Subaim bukan peristiwa tunggal. Ini adalah kasus berulang yang telah disaksikan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.
“Endapan lumpur datang silih berganti, namun tidak ada langkah korektif, investigasi tuntas, atau sanksi tegas dari otoritas pemerintah. Ini adalah contoh klasik dan paling parah dari lemahnya pengawasan industri ekstraktif di daerah yang kaya sumber daya namun minim perlindungan,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, kerusakan seperti ini telah mengganggu produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pesisir, penghidupan nelayan dan petani, kesehatan ekologis mangrove dan perairan pantai, serta stabilitas ekonomi keluarga pesisir.
“Dari sudut pandang akademik, kondisi ini menandakan gangguan menyeluruh pada sistem sosial-ekologis (Social-Ecological System/SES) di pesisir Subaim,” ruturnya.
Ia juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Haltim gugur dalam tanggung jawab moral dan konstitusional, sebab pernyataan sering disampaikan “kewenangan tambang ada di provinsi” adalah dalih administratif yang tidak sejalan dengan amanat perlindungan warga. Pemerintah kabupaten adalah garda terdepan pelayanan publik dan perlindungan masyarakat, dan ketika pencemaran lumpur dan kerusakan terjadi di wilayah kabupaten.
“Maka pemerintah kabupaten wajib turun tangan, menginvestigasi, mengadvokasi dan memitigasi dampak, serta memastikan keselamatan warganya. Mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain adalah bentuk pelepasan kewajiban moral yang tidak dapat dibenarkan,” cetusnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara gagal menjalankan pengawasan sebagai pemegang kewenangan formal pertambangan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki mandat untuk menegakkan aturan dan menindak pelanggar.
“Namun sampai saat ini tidak ada tindakan nyata yang dapat menghentikan pola kerusakan tersebut. Ketiadaan sanksi administratif, penghentian operasi, atau audit publik yang transparan menunjukkan lemahnya komitmen terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.,” katanya.
Dosen Fakultas dan Ilmu Kelautan ini juga mengataka, dalam kajian tata kelola publik, kondisi ini merupakan governance failure yang lahir dari lemahnya koordinasi serta absennya keberpihakan terhadap masyarakat hilir yang terdampak langsung, serta Negara mengabaikan prinsip keadilan sosial–ekologis
“Masyarakat Subaim adalah kelompok yang paling rentan, namun paling sedikit menerima perlindungan. Dalam kerangka environmental justice, kondisi ini menunjukkan ketimpangan siapa yang menikmati manfaat dan siapa yang menanggung beban, ketidakadilan akses terhadap keamanan lingkungan, serta
marginalisasi masyarakat pesisir dalam proses pengawasan tambang,” pungkasnya.Dia menambahkan, keuntungan ekonomi dari aktivitas ekstraktif dinikmati di tingkat atas. Beban kerugian ditanggung masyarakat lokal yang bergantung sepenuhnya pada ekosistem pesisir sebagai sumber hidup. maka tuntutan akademik kami adalah mendesak pemerintah kabupaten dan provinsi untuk segera mengambil langkah-langkah berikut:
1. Melaksanakan investigasi menyeluruh dan independen dengan melibatkan akademisi, lembaga lingkungan, masyarakat lokal, dan institusi profesional yang kompeten.
2. Menghentikan sementara operasi PT ARA dan PT JAS sampai audit lingkungan dilakukan secara transparan.
3. Mewajibkan pemulihan ekologis yang terukur, termasuk rehabilitasi ekosistem pesisir, pemulihan sungai, dan pembersihan pantai/pesisir berdasarkan standar ilmiah.
4. Menetapkan kompensasi layak kepada masyarakat pesisir mencakup kerugian petani, nelayan, dan dampak ekonomi lainnya.
5. Membangun tata kelola lintas-otoritas yang tegas dan efektif, agar tidak ada wilayah yang menjadi “korban kewenangan” akibat birokrasi yang saling melempar tanggung jawab.
6. Penegasan Moral
Lingkungan hidup bukan korban sah pembangunan. Pesisir Subaim bukan ruang kosong untuk ditukar dengan nilai investasi.
Dan masyarakat pesisir bukan angka statistik yang boleh diabaikan ketika perusahaan merusak ruang hidup mereka.
Jika negara terus menghindar dari tanggung jawabnya, maka yang tenggelam bukan hanya ekosistem Subaim, tetapi juga martabat pemerintahan yang seharusnya melindungi rakyatnya. Demikian pernyataan sikap ini disusun sebagai tanggung jawab moral dan akademik untuk menegakkan keadilan sosial serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di Maluku Utara.(red)
