Kisruh Rekomendasi HIPMI Halut, Ketua Bidang angkat Bicara

Sabtu, 23 Mei 2026 - 08:04 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Utara-, 23 Mei 2026, Handriward Tonoro, Ketua Bidang Investasi dan Kerja Sama Antar Daerah HIPMI Halmahera Utara, menyatakan bahwa polemik dugaan pemalsuan dokumen dan terbitnya rekomendasi yang beredar di media menyeret nama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Halmahera Utara ke dalam krisis kepercayaan publik. Pasalnya, pernyataan Ketua HIPMI Halut justru memunculkan pertanyaan baru dari internal organisasi.

Menurut Handri, dirinya tidak pernah mengetahui, apalagi terlibat dalam proses penerbitan rekomendasi yang kini menjadi polemik. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembahasan resmi dalam forum organisasi terkait hal tersebut.

“Tidak pernah ada rapat, tidak ada koordinasi dan tidak ada keputusan kolektif. Tiba-tiba muncul di publik dan menjadi kegaduhan. Ujarnya

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ini mencerminkan problem mendasar dalam tata kelola organisasi, di mana keputusan strategis diduga diambil secara sepihak tanpa melibatkan struktur yang sah. Alhasil, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kolektivitas dan transparansi yang seharusnya menjadi fondasi organisasi. Tambah Handri

Handri juga menambahkan, Kisruh yang berkembang, termasuk dugaan pemalsuan dokumen, dinilai tidak hanya mencoreng nama baik organisasi, tetapi juga memperlihatkan lemahnya akuntabilitas internal.

“Kalau benar ada dugaan pemalsuan dokumen, ini persoalan serius. Tidak bisa diselesaikan dengan diam atau narasi sepihak. Harus ada kejelasan dan pertanggungjawaban,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan peran kepemimpinan organisasi, khususnya Ketua dan Sekretaris, yang dinilai tidak menjalankan mekanisme organisasi secara semestinya. Kami para Ketua Bidang justru seperti dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan penting.

Handri menekankan bahwa HIPMI bukan milik individu atau kelompok tertentu, melainkan organisasi kolektif yang harus dikelola secara terbuka dan demokratis.

“Organisasi ini milik bersama, bukan milik satu orang saja. Kalau dikelola secara tertutup dan elitis, maka yang terjadi adalah pembusukan dari dalam dan potensi konflik internal akan semakin meluas.tutupnya(red)

Komentar

Berita Terkait

Kadis Haltim Didesak Turun ke PT. HPU Untuk Prioritaskan Rekrumen Karyawan Lokal
Penguatan SDM dan Pembangunan Daerah, Pemkab Haltim Gandeng Universitas Bumi Hijrah
SDA-LH HMI Cabang Bacan Tolak Kenaikan BBM, Soroti Dampak Ekonomi dan Lingkungan di Wilayah Kepulauan
Ketua KONI Haltim Beri Dukungan dan Motivasi ke Atlet Porprov Malut
SBGN Malut Angkat Bicara; PHI Tanpa Mediator, Ibaratkan Pincang Sebelah
Perkuat Konsolidasi DPD Gerinda Evaluasi Dpc Se-Malut
Halteng Kembali Raih WTP, Pemda Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah
Pemkab Haltim Raih Opini WTP Tahun 2025
Berita ini 62 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 09:36 WIT

Kadis Haltim Didesak Turun ke PT. HPU Untuk Prioritaskan Rekrumen Karyawan Lokal

Kamis, 11 Juni 2026 - 05:11 WIT

Penguatan SDM dan Pembangunan Daerah, Pemkab Haltim Gandeng Universitas Bumi Hijrah

Rabu, 10 Juni 2026 - 08:36 WIT

SDA-LH HMI Cabang Bacan Tolak Kenaikan BBM, Soroti Dampak Ekonomi dan Lingkungan di Wilayah Kepulauan

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:42 WIT

Ketua KONI Haltim Beri Dukungan dan Motivasi ke Atlet Porprov Malut

Senin, 8 Juni 2026 - 03:11 WIT

SBGN Malut Angkat Bicara; PHI Tanpa Mediator, Ibaratkan Pincang Sebelah

Jumat, 5 Juni 2026 - 03:34 WIT

Perkuat Konsolidasi DPD Gerinda Evaluasi Dpc Se-Malut

Kamis, 4 Juni 2026 - 12:25 WIT

Halteng Kembali Raih WTP, Pemda Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah

Kamis, 4 Juni 2026 - 12:09 WIT

Pemkab Haltim Raih Opini WTP Tahun 2025

Berita Terbaru