DPRD Halmahera Selatan Bentuk PANSUS DOB Setelah Masa Reses

Senin, 26 Mei 2025 - 08:32 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Selatan— Desakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Halmahera Selatan kembali menguat. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Konsorsium Percepatan DOB Obi, Makeang Kayoa, Bacan dan Gane mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) DOB.

Konsorsium menilai bahwa inisiatif pembentukan DOB merupakan langkah strategis untuk menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan secara geografis maupun administratif.

Kami minta DPRD tidak menunda-nunda lagi. Tiga wilayah ini—Obi, Makeang Kayoa, dan Gane—telah memenuhi syarat administratif dan sosial-politik untuk dimekarkan. Sudah saatnya dibentuk pansus yang fokus mendorong percepatan ini,” ujar Koordinator Konsorsium, Jaya Lamusu, dalam keterangan, Senin (26/5).

ADVERTISEMENT

alt="ads" />

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Muslim Hi. Rakib, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen membentuk Pansus DOB setelah masa reses berakhir.

“Kami melihat aspirasi masyarakat ini sangat kuat dan konsisten. Setelah reses selesai, kami akan langsung agendakan pembentukan Pansus DOB agar perjuangan ini memiliki legal standing yang jelas dan bisa dikawal secara kelembagaan,” tegas Muslim.

Ia juga menambahkan bahwa DPRD siap bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat serta Pemerintah Kabupaten untuk menyusun dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses pengajuan DOB ke pemerintah pusat.

DOB Obi, Makeang Kayoa, Bacan dan Gane telah lama menjadi isu sentral dalam peta aspirasi pemekaran wilayah di Maluku Utara, seiring dengan luasnya wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan dan tantangan pelayanan publik di daerah kepulauan dan perbatasan.(red)

Komentar

Berita Terkait

SMIT Dukung Wacana Federal: Kesatuan Politik Tanpa Keadilan Ekonomi Adalah Ketimpangan
Ketua GMNI Halsel Munawir Mandar Besuk Korban Penikaman di Anggai, Apresiasi Gerak Cepat Polsek Obi
Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, Pendapatan Daerah Haltim di Proyeksikan Rp147.137 Triliun
Ketua GMNI Halsel Munawir Mandar Desak Pemkab Halsel Tutup Fortune yang Diduga Jual Miras
BEM FIB UNKHAIR Gelar Manifesto FIB UNKHAIR 2026, Seni sebagai Instrumen Jalan Juang dan Jalan Pulang
Sambut HUT RI ke-81, DPC Gerindra Halsel Bagikan Sembako untuk Yatim Piatu dan Janda
Rumah Ibadah Diduga Diintimidasi di Labuha, SEKPHAS Desak Aparat Usut Tuntas
“SMP Alkhairaat Tobelo Raih Juara I Gerak Jalan Indah, Tampilkan Aksi Memukau”
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 19 Agustus 2026 - 00:22 WIT

SMIT Dukung Wacana Federal: Kesatuan Politik Tanpa Keadilan Ekonomi Adalah Ketimpangan

Selasa, 18 Agustus 2026 - 14:35 WIT

Ketua GMNI Halsel Munawir Mandar Besuk Korban Penikaman di Anggai, Apresiasi Gerak Cepat Polsek Obi

Selasa, 18 Agustus 2026 - 10:05 WIT

Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, Pendapatan Daerah Haltim di Proyeksikan Rp147.137 Triliun

Selasa, 18 Agustus 2026 - 08:03 WIT

Ketua GMNI Halsel Munawir Mandar Desak Pemkab Halsel Tutup Fortune yang Diduga Jual Miras

Senin, 17 Agustus 2026 - 10:04 WIT

Sambut HUT RI ke-81, DPC Gerindra Halsel Bagikan Sembako untuk Yatim Piatu dan Janda

Senin, 17 Agustus 2026 - 02:11 WIT

Rumah Ibadah Diduga Diintimidasi di Labuha, SEKPHAS Desak Aparat Usut Tuntas

Senin, 17 Agustus 2026 - 00:48 WIT

“SMP Alkhairaat Tobelo Raih Juara I Gerak Jalan Indah, Tampilkan Aksi Memukau”

Minggu, 16 Agustus 2026 - 10:46 WIT

DUGAAN PREMANISME DAN INTIMIDASI DI DESA LABUHA, PERSOALAN TANAH WAKAF DIMINTA DITINDAKLANJUTI

Berita Terbaru

Opini

Dirgahayu RI, Merdeka dari Mafia Kerah Putih

Senin, 17 Agu 2026 - 13:30 WIT