Soroti Tenaga Kerja, DPRD Haltim RDP Bersama Antam Group

Selasa, 25 Agustus 2026 - 16:45 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Maluku Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT. Antam di ruang rapat DPRD Haltim, Senin 24 Agustus 2026.

RDP tersebut, DPRD Haltim melibatkan Pemerintah Kabupaten Haltim dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsnakertras), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haltim, serta serikat pekerja.
RDP tersebut dilakukan dalam rangka menyeroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan di lingkup Antam Group.

Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Idrus E. Maneke mengatakan, RDP tersebut menjadi langkah awal untuk membahas persoalan tenaga kerja di seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Haltim dengan pembahasan awal difokuskan pada Antam Group.

“Dalam RDP tersebut hadir perwakilan PT Antam, FENI, NKA dan SDA, bersama unsur Pemerintah Daerah, Apindo Haltim, serta serikat pekerja, di antaranya SBGN, SPN, dan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan,” ujar, Idrus.

Politikus Golkar ini juga menjelaskan, RDP digelar setelah DPRD Haltim menerima berbagai informasi dari serikat pekerja, tenaga kerja, maupun masyarakat terkait perlakuan terhadap pekerja yang berada di bawah vendor dan subkontraktor perusahaan.

“Informasi yang kami terima berkaitan dengan beberapa tenaga kerja di bawah Antam Group, khususnya tenaga kerja vendor dan subkon. Dalam proses penanganannya, kadang ada kelalaian dari pihak subkon maupun vendor ” katanya.

Bang Idu, sapaan akrab Ketua DPRD Haltim ini juga mengatakan, Antam Group harus memastikan seluruh vendor dan subkontraktor menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak dan perlindungan tenaga kerja. Termasuk dalam proses perekrutan, dan pemeriksaan kesehatan atau MCU, serta penyediaan alat pelindung diri (APD), fasilitas kerja, hingga kepesertaan BPJS.

“Penyedia tenaga kerja harus menanggung seluruh kebutuhan itu, seperti MCU, APD dan fasilitas lainnya, termasuk BPJS. Ini penting dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja,” ucapnya.

Ia juga menbatakan, perhatian terhadap persoalan ketenagakerjaan menjadi semakin penting karena Kabupaten Haltim, telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan, meskipun aturan turunannya berupa Peraturan Bupati belum diterbitkan.

Selain itu, lanjut Idus. Dalam RDP tersebut, DPRD Haltim juga menerima informasi mengenai kondisi tenaga kerja di Pulau Pakal yang bekerja di bawah BUMD bersama perusahaan subkontraktornya karena terdapat dugaan pola kontrak yang dilakukan secara berulang untuk menghindari status PKWT maupun PKWTT. Pekerja disebut dikontrak selama satu tahun, kemudian diberikan jeda beberapa minggu atau waktu tertentu sebelum kembali dikontrak.

“Kontraknya setiap tahun selesai, kemudian istirahat beberapa minggu, setelah itu lanjut kontrak lagi. Padahal usia kerja mereka sudah hampir 10 tahun. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut kepastian dan perlindungan hak tenaga kerja,” jelasnya.

Ketua DPRD Haltim telah meminta Komisi II DPRD untuk memanggil pihak BUMD dan subkontraktornya guna membahas persoalan tersebut bersama tenaga kerja.

“Saya sudah perintahkan Komisi II untuk memanggil dan melakukan rapat dengan BUMD, subkon, dan tenaga kerja untuk membicarakan perlakuan terhadap tenaga kerja yang dipandang tidak manusiawi,” pungkasnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA
Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 11:37 WIT

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIT

Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:21 WIT

Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:18 WIT

Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT