tajukmalut.com | Ternate — Persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu kembali menyita perhatian publik. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate, mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, hadir sebagai saksi dan memberikan keterangan yang memicu sorotan.
Di hadapan majelis hakim yang diketuai Kadar Nooh, Aliong menyatakan dirinya tidak mengetahui berbagai aspek terkait proyek pembangunan Isda yang menelan anggaran sebesar Rp17,5 miliar dari APBD Tahun 2023.
Saat jaksa penuntut umum menanyakan soal perusahaan pelaksana proyek, proses tender hingga kontrak pekerjaan, Aliong berkali-kali mengaku tidak mengetahui detail kegiatan tersebut.
“Saya tidak tahu,” jawab Aliong singkat ketika ditanya mengenai mekanisme proyek yang kini tengah diproses hukum itu.
Pernyataan tersebut memunculkan perhatian dalam persidangan, mengingat proyek pembangunan Istana Daerah merupakan salah satu proyek strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu saat dirinya masih menjabat sebagai kepala daerah.
Kasus ini bermula dari penyelidikan tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang menemukan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek pembangunan Isda. Dari hasil audit sementara, negara diduga mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp8 miliar.
Dalam perkara tersebut, Kejati Maluku Utara telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni:
- YS alias Yopi, Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun;
- Suprayidno, mantan Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu;
- MPR alias Melanton, yang disebut sebagai pelaksana kegiatan proyek.
Jaksa menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, mulai dari proses administrasi hingga realisasi fisik proyek di lapangan.
Sidang dijadwalkan akan terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi lainnya untuk mengungkap lebih jauh aliran tanggung jawab serta dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Kasus korupsi pembangunan Istana Daerah Pulau Taliabu kini menjadi salah satu perkara yang paling mendapat perhatian di Maluku Utara, terutama terkait komitmen penegakan hukum terhadap penggunaan anggaran daerah.(red)
