tajukmakut.com | Halmahera Selatan– Insiden tenggelamnya longboat milik Desa Wayakuba, Kecamatan Bacan Timur Selatan, di perairan laut Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Jumat (23/1/2026), kembali menuai kecaman publik. Tragedi ini diduga kuat terjadi akibat kelebihan muatan penumpang dan barang yang melampaui batas kapasitas kapal.
Longboat tersebut diketahui berangkat dari Pelabuhan Babang dengan tujuan Desa Wayakuba. Namun dalam pelayaran menuju rute Pigara Raja, kapal mengalami kecelakaan hingga menyebabkan satu orang penumpang meninggal dunia dan satu lainnya dinyatakan hilang serta masih dalam proses pencarian.
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Bidang SDA-LH Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bacan, Afrisal Kasim, melontarkan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pelayaran (KPLP) Babang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Afrisal mendesak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh dan mencopot Kepala KPLP Babang yang dinilai lalai menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan keselamatan pelayaran.
“KPLP Babang membiarkan longboat berlayar dalam kondisi kelebihan muatan. Ini adalah bentuk kelalaian fatal yang berujung pada hilangnya nyawa manusia,” tegas Afrisal.
Ia menilai, lemahnya pengawasan KPLP Babang telah membuka ruang terjadinya pelayaran yang tidak memenuhi standar keselamatan, baik dari sisi kapasitas muatan maupun kelengkapan alat keselamatan di atas kapal.
“Jika instansi yang bertanggung jawab tidak serius mengawasi kelayakan kapal dan alat keselamatan, maka keselamatan masyarakat jelas diabaikan,” tambahnya.
Menurut Afrisal, Kepala KPLP Babang tidak bisa lepas tangan dari insiden tersebut dan harus bertanggung jawab secara moral maupun administratif. Ia juga menegaskan bahwa HMI Cabang Bacan akan terus mengawal kasus ini agar tidak berhenti sebagai insiden biasa tanpa kejelasan hukum.
“Kami mendesak evaluasi total terhadap Kepala KPLP Babang. Jangan sampai tragedi ini berlalu tanpa ada pertanggungjawaban. Keselamatan rakyat adalah hal utama,” pungkasnya.
Insiden ini kembali menjadi alarm keras bagi otoritas pelabuhan dan pengawas pelayaran di Halmahera Selatan agar lebih serius menjalankan fungsi pengawasan demi mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.(red)
