Harga Kelapa Anjlok, CPH Desak Revisi Perda Hilirisasi di Halmahera Utara

Sabtu, 18 April 2026 - 04:12 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta — Rendahnya harga kelapa yang terus berlangsung di Halmahera Utara memicu keresahan di kalangan petani. Kondisi ini mendorong Central Pemuda Halmahera (CPH) untuk mendesak pemerintah daerah segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2025 tentang hilirisasi kelapa.

CPH menilai kebijakan tersebut belum mampu menjawab harapan petani dalam meningkatkan kesejahteraan. Justru sebaliknya, aturan yang melarang penjualan kelapa utuh ke luar daerah dinilai membatasi ruang pasar petani tanpa diimbangi mekanisme perlindungan harga di tingkat lokal.

Koordinator CPH, Abid Ramadhan, menyampaikan bahwa tidak adanya batas harga minimum membuat posisi petani menjadi lemah. Saat ini, harga kelapa di tingkat petani disebut hanya berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.000 per buah.

“Larangan penjualan keluar daerah tidak dibarengi dengan jaminan harga. Akibatnya, petani tidak punya pilihan selain menjual dengan harga rendah,” ujarnya.

Situasi tersebut diperparah dengan terbatasnya pelaku industri pengolahan kelapa di daerah. Saat ini, petani hanya bergantung pada satu perusahaan pengolah, yakni PT Natural Indococonut Organik (NICO). Kondisi ini dinilai menghambat terciptanya persaingan harga yang sehat.

Padahal sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat menyampaikan bahwa hilirisasi kelapa diharapkan mampu meningkatkan nilai jual produk, bahkan hingga puluhan ribu rupiah per buah. Namun, realisasi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan tersebut.

CPH menegaskan akan membawa persoalan ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna mengkaji potensi praktik monopoli dalam tata niaga kelapa di daerah.

Selain itu, mereka juga membuka opsi untuk mengajukan uji materi Perda tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila tidak ada langkah perbaikan dari pemerintah daerah.

“Jika tidak direvisi, kami siap menempuh jalur hukum. Kebijakan ini harus berpihak pada petani, bukan justru merugikan mereka,” tegas Abid.

CPH menilai kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan hilirisasi harus dibarengi dengan mekanisme pasar yang sehat. Tanpa adanya kompetisi dan perlindungan harga, hilirisasi berpotensi menjadi beban baru bagi petani di daerah.(red)

Komentar

Berita Terkait

Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur
HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange
Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
Berita ini 128 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 00:28 WIT

Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur

Senin, 16 November 2026 - 01:32 WIT

HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange

Minggu, 15 November 2026 - 11:37 WIT

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Kamis, 5 November 2026 - 11:40 WIT

Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT