Rakornas 2026: Halmahera Tengah Tegaskan Komitmen Sinergi Pusat–Daerah

Senin, 2 Februari 2026 - 13:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Bogor – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan komitmen dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji hadir langsung bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rakornas tersebut berlangsung pada Senin, 2 Februari 2026, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Forum berskala nasional ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat koordinasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional ke depan. Ribuan kepala daerah, perwakilan kementerian dan lembaga negara, hingga unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Rakornas 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam arahannya, Presiden menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah agar seluruh program pembangunan berjalan efektif dan sejalan dengan visi nasional.

Tahun ini, Kementerian Dalam Negeri mengangkat tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut menekankan perlunya kolaborasi lintas pemerintahan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional.

Melalui Rakornas ini, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah agar berperan aktif dalam mengimplementasikan program prioritas Presiden, khususnya pada sektor pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi daerah.

Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah peserta Rakornas mencapai sekitar 4.487 orang. Diharapkan, melalui forum ini terbangun sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (red)

Komentar

Berita Terkait

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!
Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128
Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara
Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan
SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”
Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman
BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN
Dana Disebut Sudah Tersedia Sejak 8 September, Mengapa Jasa Pelayanan RSUD Weda Masih Ditahan?
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 04:29 WIT

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!

Rabu, 30 September 2026 - 11:28 WIT

Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128

Rabu, 30 September 2026 - 10:17 WIT

Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara

Rabu, 30 September 2026 - 03:13 WIT

Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan

Senin, 28 September 2026 - 11:05 WIT

SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”

Senin, 28 September 2026 - 11:00 WIT

Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman

Minggu, 27 September 2026 - 08:39 WIT

BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN

Minggu, 27 September 2026 - 08:34 WIT

Dana Disebut Sudah Tersedia Sejak 8 September, Mengapa Jasa Pelayanan RSUD Weda Masih Ditahan?

Berita Terbaru