tajukmalut.com | Halmahera Selatan– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bacan melalui Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta lingkungan hidup, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Halmahera Selatan.
Ketua Bidang SDA-LH HMI Cabang Bacan, Afrisal Kasim, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM akan memperberat beban masyarakat yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan akses dan distribusi energi.
Menurutnya, kondisi geografis Halmahera Selatan sebagai daerah kepulauan menyebabkan biaya transportasi dan distribusi barang sangat bergantung pada ketersediaan dan harga BBM.
ADVERTISEMENT
alt="ads" />SCROLL TO RESUME CONTENT
“Wilayah kepulauan memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap kebijakan energi. Ketika harga BBM naik, maka biaya logistik laut dan darat ikut meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Afrisal dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Ia menilai kebijakan tersebut kurang tepat diterapkan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Terlebih, menurutnya, distribusi BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Halmahera Selatan masih sering mengalami kendala.
“Kami memandang kebijakan ini sangat tidak rasional untuk diterapkan saat ini. Di Halmahera Selatan, akses terhadap BBM bersubsidi masih sering mengalami persoalan distribusi. Jika harga dinaikkan, maka yang paling terdampak adalah nelayan tradisional, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Selain dampak ekonomi, Afrisal juga mengingatkan adanya potensi dampak lingkungan yang dapat muncul akibat tekanan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut bisa mendorong sebagian masyarakat melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan hidup.
“Ketika biaya hidup meningkat sementara pendapatan masyarakat tidak bertambah, maka risiko eksploitasi sumber daya alam secara ilegal atau tidak ramah lingkungan juga akan meningkat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Sebagai bentuk sikap organisasi, Bidang SDA-LH HMI Cabang Bacan menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan dan kawasan pesisir.
Kedua, meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bersama pihak Pertamina melakukan audit terbuka terhadap distribusi BBM bersubsidi guna memastikan tidak terjadi penyelewengan maupun praktik mafia migas yang merugikan masyarakat.
“HMI Cabang Bacan mendukung tata kelola energi yang berkeadilan. Karena itu, distribusi BBM bersubsidi harus diawasi secara transparan agar benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ujar Afrisal.
Lebih lanjut, HMI Cabang Bacan menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui berbagai langkah advokasi dan edukasi publik. Organisasi mahasiswa Islam itu juga membuka ruang koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil di Halmahera Selatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Jika aspirasi masyarakat tidak mendapatkan perhatian dari para pengambil kebijakan, maka kami siap melakukan konsolidasi dan menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui aksi damai yang konstitusional,” pungkasnya.(red)
