tajukmalut.com | Halmahera Selatan 11 Juli 2025 –Kekecewaan terhadap sikap pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) semakin memuncak. Ketua RASAI OBI menilai pemerintah daerah telah mengingkari aspirasi kuat masyarakat Halmahera Selatan yang selama ini memperjuangkan pemekaran wilayah sebagai jalan mempercepat kesejahteraan rakyat.
Menurut Ketua RASAI OBI, seluruh komitmen dan pernyataan dukungan yang kerap dilontarkan pejabat pemerintah hanya menjadi “pemanis kuping” tanpa keseriusan nyata. Sementara di sisi lain, masyarakat terus menyaksikan drama debat berkepanjangan antara pemerintah daerah dan DPRD yang berujung pada kebuntuan politik.
“Aspirasi yang amat kuat dari masyarakat Halsel tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru dianggap angin lalu oleh pemerintah Halmahera Selatan. Ucapan pemerintah tentang dukungan ful 110% terhadap perjuangan rakyat hanyalah pemanis kuping bagi masyarakat Halsel dan pemanis bibir bagi pemerintah daerah,” ungkap Ketua RASAI OBI, Selasa (9/7).
Ia juga menyebut proses pembahasan DOB yang berlarut-larut sudah menjadi “adegan munafik” yang tidak lagi pantas dipertontonkan kepada publik. Dalam beberapa rapat terakhir yang diikuti perwakilan RASAI OBI, perbedaan pendapat antar unsur pemerintah hingga tarik-menarik kepentingan soal anggaran menjadi pemandangan yang memalukan.
“Jujur kami muak dan mau muntah melihat adegan ini. Tapi kami tidak mundur sejengkal pun dalam perjuangan ini,” tegasnya.
Kekecewaan semakin memuncak setelah rapat terakhir tindak lanjut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DOB menunjukkan sebagian fraksi DPRD memberikan bahasa tubuh yang tidak mendukung agenda pemekaran. Pernyataan yang disampaikan di forum rapat, menurut RASAI OBI, lebih banyak bersifat pribadi ketimbang sikap resmi fraksi.
Ketua RASAI OBI menyatakan, perjuangan pemekaran DOB adalah harga mati karena menjadi kunci kesejahteraan masyarakat di wilayah Halmahera Selatan, khususnya Pulau Obi yang selama ini menjadi salah satu sentra produksi tambang tetapi belum merasakan pemerataan pembangunan secara adil.
Sebagai bentuk protes, pihaknya berencana mengkonsolidasikan masyarakat Halmahera Selatan, terutama warga Obi, untuk menyiapkan aksi boikot terhadap aktivitas perusahaan tambang yang dinilai telah merampas aset dan ruang hidup masyarakat.
“Kami akan berkonsolidasi dengan seluruh masyarakat Halsel terutama masyarakat Obi untuk melakukan aksi boikot aktivitas perusahaan yang selama ini sudah merampas aset kami di Obi,” pungkasnya.
Polemik ini diprediksi bakal terus bergulir seiring ketidakpastian sikap pemerintah daerah dalam merespons desakan pembentukan DOB.(red)
