tajukmalut.com | Ternate – Upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Maluku Utara mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kementerian Hukum Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada jajaran aparat teritorial dan kepolisian yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah tersebut.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, kepada Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Arif Budiman serta Komandan Korem 152/Baabullah yang diwakili Kolonel Inf. Hendra Roza, pada Senin (15/6/2026).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk pengakuan atas keterlibatan aktif para Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung operasional Posbankum yang kini telah tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Maluku Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa keberadaan Posbankum menjadi instrumen penting dalam membantu masyarakat memperoleh layanan hukum yang mudah dijangkau. Menurutnya, penyelesaian persoalan hukum yang dilakukan sejak tingkat desa dapat mengurangi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat dalam mengakses keadilan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat, mulai dari aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat hingga para paralegal yang bersama-sama memperkuat fungsi Posbankum sebagai ruang konsultasi dan penyelesaian masalah hukum masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, mengungkapkan bahwa seluruh Posbankum yang berjumlah 1.185 unit di Maluku Utara telah beroperasi secara aktif.
Menurutnya, hingga saat ini Posbankum telah mencatat sebanyak 2.202 layanan hukum kepada masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Maluku Utara kini telah memiliki akses terhadap layanan bantuan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau.
“Keberadaan Posbankum menjadi langkah nyata dalam menghadirkan layanan hukum hingga ke tingkat paling bawah. Masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan mendapatkan pendampingan atau konsultasi hukum kini dapat mengaksesnya langsung di desa dan kelurahan masing-masing,” ujarnya.
Program Posbankum sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap layanan keadilan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan seperti Maluku Utara.(red)
