tajukmalut.com | Halmahera Selatan 10 Juli 2025– Pertarungan politik seputar pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Halmahera Selatan kembali memuncak. Setelah bulan lalu rapat paripurna DPRD gagal kuorum, desakan terbaru dari konsorsium pro-DOB hari ini juga berujung kegagalan serupa. Dua kali upaya konsorsium mendorong pembentukan pansus, dua kali pula rapat paripurna batal karena minimnya kehadiran anggota dewan.
Bagi sebagian kalangan, ini bukan lagi kebetulan teknis. Dua kegagalan beruntun ibarat skor pertandingan: 2–0 untuk kemenangan politik DPRD atas konsorsium. Situasi ini menjadi sinyal bahwa manuver konsorsium belum cukup kuat memecah soliditas internal DPRD.
Konsorsium yang mendorong percepatan DOB bukan sekadar kelompok masyarakat biasa. Di dalamnya ada mantan anggota DPRD, tokoh birokrasi aktif, hingga figur publik berpengaruh. Namun, aliansi yang terkesan “penuh pemain pengalaman” ini belum mampu memaksa DPRD mengambil keputusan politik besar sesuai agenda mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah pengamat lokal mulai membaca dinamika ini sebagai adu strategi dan taktik. Di satu sisi, konsorsium memaksimalkan tekanan publik dengan narasi aspirasi rakyat. Di sisi lain, DPRD menggunakan instrumen prosedural—absensi dan pengaturan kuorum—sebagai strategi yang terbukti efektif untuk menahan laju pembentukan pansus.
Tidak sedikit yang menilai DPRD sedang menunjukkan bahwa mereka tidak akan tunduk begitu saja pada desakan eksternal, apalagi jika desakan itu datang dari konsorsium yang di dalamnya terdapat wajah-wajah lama yang pernah berkecimpung di kursi legislatif.
Namun di tengah kebuntuan, Ketua DPC Partai Gerindra Halmahera Selatan, Masdar Karim, menegaskan sikap partainya yang konsisten mendukung pembentukan pansus. Masdar bahkan sudah menginstruksikan fraksi Gerindra di DPRD untuk memberi dukungan penuh terhadap agenda percepatan DOB.
Masdar juga menyatakan kekecewaannya dengan gagalnya pembentukan pansus kali ini. Menurutnya, seharusnya seluruh anggota DPRD mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas manuver politik.
Di sisi lain, Anggota DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi Gerindra, Iksan Basra, menanggapi ketidakhadiran sejumlah anggota dewan dengan lebih moderat. Iksan menilai absennya sebagian legislator kemungkinan berkaitan dengan urusan pribadi maupun kondisi kesehatan.
Ia menjelaskan, salah satu anggota DPRD dari fraksinya sendiri sedang sakit sehingga tidak bisa hadir. Meski demikian, ia memastikan Gerindra tetap kompak hadir di paripurna dan sepenuhnya mendukung pembentukan pansus.
“Ketidakhadiran anggota DPRD lain saya tidak bisa berkomentar lebih jauh atau menjastis. Mungkin mereka punya urusan lain, ada juga yang urusan keluarga. Pada prinsipnya, Gerindra full mendukung. Kenyataannya kami hadir,” terang Iksan.
Kini publik menanti apakah konsorsium akan mencoba upaya ketiga atau menyiapkan langkah baru yang lebih persuasif untuk memecah kebuntuan. Dua kali rapat gagal kuorum menjadi pukulan telak yang membuat konsorsium perlu mengevaluasi strategi. Sementara DPRD tetap memegang kendali jalannya proses politik pembentukan pansus.
