Ketua DPRD Haltim Pemotongan TKD Rugikan Daerah

Selasa, 14 Oktober 2025 - 06:35 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Timur – Keputusan pemerintah pusat untuk memangkas dana transfer pusat ke daerah (TKD) menuai sorotan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Timur, Idrus E. Maneke. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa kebijakan pemangkasan TKD ini akan merugikan Kaupaten Haltim yang menjadi salah satu penyumbang utama dari sektor pertambangan.

“Pemotongan dana transfer pusat ke daerah hamper 30 persen, bagi DPRD Haltim ini sangat merugikan daerah, karena kebijakan ini telah dihitung oleh pemerintah daerah bahwa pemotongan dana transfer pusat ke daerah untuk Kabupaten Haltim kurang lebih 470 Miliar,” kata, Idrus pada Selasa 14 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat untuk memangkas dana transfer pusat ke daerah tentunya berdampak pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Dana Alokasi Umum ini kan diperuntungkannya untuk pembayaran gaji ASN dan lain-lainya, sementara Dana Alokasi Khusus ada dua yakni fisik dan non fisik, termasuk kebijakan pusat atas usulan pemerintah daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut, namun yang menjadi persoalan adalah DBH pada sektor pertambangan. Untuk itu DPRD Haltim kurang setuju dengan Pemerintah Pusat terutama pengurangan DBH Spada sektor
pertambangan tersebut. Sebab, berdasarkan ketentuan dihitung berdasarkan jumlah produksi
yang dihasilkan seluruh perusahan tambang yang ada di wilayah penghasil.

“Maka kita mempertanyakan DBH terkhusus di sektor pertambangan, apakah ditahun 2026 nanti, transfer DBH pusat ke daerah tidak lagi menggunakan rumus perhitungan sebagaimana dilakukan selama ini dengan menghitung jumlah produksi,”katanya.

Ia menambahkan kebijakn pemerintah pusat ini akan berdampak pada visi misi Bupati dan Wakil Buypati terpilih salah satunya adalah menuntaskan akses jalan penghubung antara Kecamatan Wasile Utara ke Maba Utara.

“Kebijkan ini akan berdampak pada program visi misi bupati terpilih terutama mentutaskan ruas jalan penguhubung Utara-Utara. Dan terkait dengan DBH ini beberapa hari lalu, saya bertemu dengan ketua DPRD Halteng dan direncana kita agendakan ketemu dengan ?ementrian ESDM terkait dengan DBH, karena pemotongan DBH disektor pertambangan ini berada di Kementrian Keuangan,” pungkasnya. (red)

Komentar

Berita Terkait

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA
Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum
Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat
Persiapan Diklat Laskar Gerindra Malut Terus Dimatangkan
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIT

Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”

Kamis, 5 November 2026 - 11:40 WIT

Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:21 WIT

Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:18 WIT

Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat

Senin, 5 Oktober 2026 - 12:20 WIT

Persiapan Diklat Laskar Gerindra Malut Terus Dimatangkan

Berita Terbaru