Kawasan Transmigrasi Maba Utara, Bupati Haltim : Butuh Perhatian Pemerintah Pusat

Selasa, 18 November 2025 - 13:28 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Hlmahera Timur – Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub didampingi Sekretaris Daerah Hatim, Ricky Chairul Ricfhat melakukan kunjungan ke Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Jakarta, Selasa 18 November 2025.

Kunjungan Bupati Ubaid Yakub dan Sekda Ricky Chairul Ricfhat disambut langsung oleh Dirjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Sigit Mustofa dan Irjen Kementrian Transmigrasi Yusef Patria.

Bupati Ubaid Yakub meminta perhatian Pemerintah Pusat terhadap Kawasan Transmigrasi Patlean di Maba Utara. Ia menyoroti masih adanya kebutuhan sarana dan prasarana penting yang perlu segera dipenuhi demi mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut.

“Kami berharap pemerintah pusat memberi perhatian lebih terhadap penyediaan sarana prasarana, termasuk di Patlean,” tuturnya.

Selain meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan Transmigrasi Patlean. Bupati Ubaid Yakub juga turut menyampaikan kelanjutan rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Maba, sebab kawasan ini dipandang strategis sebagai pusat penguatan sektor pangan sekaligus penopang logistik pertanian dan perkebunan.

“Pengembangan tersebut dinilai krusial untuk mendukung kebutuhan daerah, terutama seiring pesatnya hilirisasi industri pertambangan yang tengah berlangsung di Haltim,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, menegaskan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi investasi strategis bagi masa depan Haltim.

“Pemda Haltim berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi program transmigrasi yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Haltim,”

Ia menambahkan, pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah demi mendorong pemerataan pembangunan di kawasan strategis timur Maluku Utara khususnya Haltim.(red)

Komentar

Berita Terkait

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!
Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128
Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara
Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan
SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”
Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman
BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN
Dana Disebut Sudah Tersedia Sejak 8 September, Mengapa Jasa Pelayanan RSUD Weda Masih Ditahan?
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 04:29 WIT

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!

Rabu, 30 September 2026 - 11:28 WIT

Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128

Rabu, 30 September 2026 - 10:17 WIT

Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara

Rabu, 30 September 2026 - 03:13 WIT

Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan

Senin, 28 September 2026 - 11:05 WIT

SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”

Senin, 28 September 2026 - 11:00 WIT

Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman

Minggu, 27 September 2026 - 08:39 WIT

BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN

Minggu, 27 September 2026 - 08:34 WIT

Dana Disebut Sudah Tersedia Sejak 8 September, Mengapa Jasa Pelayanan RSUD Weda Masih Ditahan?

Berita Terbaru