tajukmalut.com | Halmahera Timur – Menjelang kedatangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Haltim, diminta agar menyiapkan data dan administrasi yang akurat.
Hal itu disampaikan Bupati Haltim, Ubaid Yakub pada saat pimpin langsung rapat koordinasi bersama Wakil Bupati Anjas Taher, Sekretaris Daerah Haltim Ricky Chairul Rincfhat serta para pimpinan OPD dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Senin, 6 April 2026.
Bupati Ubaid Yakub menegaskan pentingnya kesiapan seluruh OPD dalam menyajikan data dan dokumen yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab ini adalah bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya minta seluruh OPD dan PPK benar-benar siap, baik dari sisi administrasi maupun substansi program,” ujar, Ubaid.
Lebih lanjut, Bupati dua periode itu juga menyoroti evaluasi program strategis Nasional yang tengah berjalan, termasuk capaian, progres pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi di lapangan.
Sementara Sekretaris Haltim, Ricky Chairul. Richfat mengatakan, pentingnya koordinasi lintas OPD agar proses pemeriksaan berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
“Semua OPD harus memastikan semua data tersinkronisasi dengan baik dan jika ada kendala di lapangan, segera diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat agar tidak menjadi temuan saat pemeriksaan,” kata, Ricky.
Ricky juga mengatakan, ini menjadi momentum untuk menginventarisir berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program strategis Nasional, termasuk aspek teknis, administrasi, hingga dukungan aplikasi pelaksanaan program.
“Kami berharap melalui kesiapan yang matang, proses pemeriksaan BPK dapat berjalan lancar serta menghasilkan penilaian yang optimal terhadap kinerja keuangan dan program pembangunan daerah,” pungkasnya.
Diketahui, Rapat tersebut difokuskan pada persiapan pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, sekaligus evaluasi pelaksanaan program strategis Nasional di wilayah Haltim.(red)
