tajukmalut.com | Halmahera Selatan – Langkah cepat Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Selatan, Abdillah Kamarullah, dalam mendorong penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara mendapat apresiasi tinggi dari Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
Ketua Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru, menyebut tindakan Sekda sebagai bentuk kepemimpinan birokrasi yang responsif dan progresif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Ini adalah langkah nyata dan cepat yang dilaksanakan oleh Sekda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memperbaiki birokrasi Halmahera Selatan. Ini merupakan praktik pemerintahan yang clean and good governance,” tegas Rustam.
Sebelumnya, Sekda Abdillah Kamarullah memperingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menuntaskan temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku Utara. Ia juga menegaskan bahwa Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, telah menandatangani pembentukan tim percepatan penyelesaian temuan.
Sekda menekankan agar pimpinan OPD, PPK, dan pejabat terkait bertanggung jawab menyelesaikan setiap catatan pemeriksaan, sehingga tidak menjadi beban hukum di kemudian hari maupun diwariskan kepada pejabat berikutnya.
Bagi Fraksi Golkar, sikap tegas tersebut menunjukkan komitmen kuat terhadap akuntabilitas dan disiplin administrasi keuangan daerah.
Rustam Ode Nuru menilai, memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, langkah Sekda menjadi sinyal positif bahwa reformasi tata kelola mulai bergerak sistematis.
Menurutnya, penyelesaian temuan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi fondasi membangun kepercayaan publik.
“Kalau temuan dituntaskan tepat waktu, maka itu menunjukkan integritas birokrasi. Kita tidak boleh lagi mewarisi masalah dari tahun ke tahun. Pemerintahan harus bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga mendukung imbauan Sekda agar seluruh OPD memperkuat sinergi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat Halmahera Selatan. Menurut Rustam, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Ia menambahkan bahwa DPRD, khususnya Fraksi Golkar, siap mendukung langkah-langkah pembenahan birokrasi sepanjang berorientasi pada akuntabilitas dan pelayanan publik.
“Langkah Sekda ini patut diapresiasi. Ini bukan hanya soal menyelesaikan temuan, tetapi tentang membangun budaya kerja baru yang lebih profesional dan berintegritas,” pungkasnya.
Dengan komitmen percepatan penyelesaian temuan BPK dan penguatan sinergi OPD, Fraksi Golkar optimistis Halmahera Selatan dapat terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(red)
