tajukmalut.com | Halmahera Selatan, 14 Juni 2025 — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan bersama Komisi III DPRD Halsel melakukan gerak cepat meninjau langsung lokasi banjir yang melanda Desa Soligi dan Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, pada Sabtu (14/6). Kunjungan ini merupakan respons cepat atas desakan berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Rustam Ode Nuru, yang sebelumnya meminta pemerintah daerah dan BPBD bertindak segera menangani dampak banjir serta mengevaluasi peran perusahaan tambang di wilayah terdampak.
Rombongan BPBD dan DPRD Halsel bergerak menggunakan speedboat menuju lokasi, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk hadir langsung di tengah masyarakat terdampak bencana. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir unsur BPBD Halsel, anggota Komisi III DPRD, dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Pihak BPBD Halmahera Selatan, saat ini sedang melakukan asesmen cepat bersama pemerintah desa dan masyarakat terdampak untuk memetakan kebutuhan darurat serta penyebab banjir, tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga ingin melihat langsung titik-titik rawan banjir dan mendengar langsung keluhan warga.
ADVERTISEMENT
alt="ads" />SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Komisi III DPRD Halsel menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi di Desa Soligi dan Wayaloar. Ia menegaskan bahwa selain upaya tanggap darurat, DPRD akan mendorong evaluasi lingkungan terhadap aktivitas pertambangan yang berada di sekitar wilayah tersebut, khususnya PT Harita Group dan PT GTS yang disebut-sebut memiliki kontribusi terhadap degradasi lingkungan.
Rustam Ode Nuru, anggota DPRD dari Dapil Obi, sebelumnya menyoroti bahwa banjir di Desa Soligi tidak pernah terjadi sebelum adanya aktivitas tambang. Ia mendesak agar perusahaan tambang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. “Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus menjadi korban akibat pembiaran terhadap kerusakan ekologis,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, BPBD Halsel menyatakan akan segera menyusun laporan situasi dan mengkoordinasikan dukungan logistik serta langkah pemulihan pasca-banjir bersama lintas instansi.
Banjir yang melanda Soligi dan Wayaloar tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas warga secara signifikan. Masyarakat berharap agar kehadiran pemerintah tidak hanya sebatas simbolik, melainkan benar-benar diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada keselamatan lingkungan dan kesejahteraan warga.(red)
